Pengusaha Minta Kenaikan Upah Harus Seimbang dengan Peningkatan Kualitas SDM

Reporter: Erry Frayudi |

Editor: Erry Frayudi |

Sabtu , 09 Nov 2024 - 18:24

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani saat konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (30/10/2024). -Imamatul Silfia-ANTARA

Ia memperingatkan bahwa perubahan regulasi yang terlalu sering bisa mengurangi kepastian bagi investor, yang pada akhirnya bisa berpotensi menghambat pembukaan lapangan kerja baru.

Padahal, Indonesia membutuhkan sekitar 3 juta lapangan kerja baru setiap tahun untuk mengakomodasi angkatan kerja yang terus bertambah.

Rencananya, pemerintah akan mengeluarkan peraturan baru terkait penetapan upah minimum tahun 2025, yang mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi bahwa peraturan baru ini akan memasukkan komponen kehidupan hidup layak (KHL) sebagai dasar utama penetapan upah minimum, sesuai dengan putusan MK.

Formula perhitungan upah minimum yang berlaku saat ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023, yang mengubah PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Dalam formula ini, kenaikan upah minimum mempertimbangkan tiga faktor utama: inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Pemerintah telah menetapkan batas waktu penetapan upah minimum provinsi (UMP) pada 21 November 2024, sementara upah minimum kabupaten/kota (UMK) ditetapkan pada 30 November 2024.

Melalui pendekatan yang lebih komprehensif, pengusaha dan pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa membebani industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan SDM yang lebih berkualitas dan kompetitif. (ant)

pengusaha minta kenaikan upah harus seimbang dengan peningkatan kualitas sdm                            belitongekspres.com - di tengah wacana pemerintah menaikkan upah minimum, kalangan pengusaha menekankan pentingnya upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (sdm) dan produktivitas pekerja sebagai langkah kunci dalam menunjang kesejahteraan tenaga kerja. 
ketua bidang ketenagakerjaan asosiasi pengusaha indonesia (apindo), bob azam, menyatakan bahwa kenaikan upah yang berkelanjutan membutuhkan produktivitas yang seimbang.
bob mengungkapkan bahwa sekitar 50% tenaga kerja indonesia memiliki pendidikan di bawah jenjang smp, menyoroti perlunya investasi dalam peningkatan keterampilan melalui pelatihan yang efektif. 
"meningkatkan produktivitas akan membuka peluang lebih besar untuk kenaikan upah tanpa harus mengakibatkan kenaikan harga barang yang signifikan," ujarnya kepada antara di jakarta.
baca juga:rencana pabrik apple di indonesia terancam tertunda akibat regulasi antimonopoli uni eropa
baca juga:presiden prabowo tiba di tiongkok dalam lawatan perdana ke beberapa negara
menurut bob, pemerintah sebaiknya mengembangkan lebih banyak program pelatihan pekerja yang mencakup upskilling dan reskilling. ia membandingkan indonesia dengan negara-negara lain yang sudah lebih maju dalam hal ini. 
di singapura, misalnya, pemerintah menyediakan dukungan pelatihan bagi pekerja di atas 40 tahun yang ingin meningkatkan keterampilan mereka, sementara korea selatan menawarkan pelatihan bagi pekerja yang beralih ke bidang digital. 
dengan sistem pelatihan yang terstruktur, pekerja bisa mendapatkan keterampilan baru yang relevan dengan perubahan kebutuhan pasar.
setiap tahun, sekitar 3 juta orang di indonesia memasuki dunia kerja, dan bob memperkirakan bahwa 20 persen dari 100 juta pekerja indonesia membutuhkan peningkatan keterampilan agar tetap kompetitif di pasar kerja. 
baca juga:kpk buka kemungkinan jerat keluarga rafael alun dengan kasus tppu
baca juga:dpr kritisi investasi apple: nilai kecil, tax holiday 50 tahun tak seimbang
ia menekankan bahwa pelatihan berkala bagi pekerja akan sangat penting untuk meningkatkan daya saing sdm indonesia.
menanggapi rencana kenaikan upah minimum 2025, bob berharap pemerintah fokus pada implementasi optimal dari peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023. 
ia memperingatkan bahwa perubahan regulasi yang terlalu sering bisa mengurangi kepastian bagi investor, yang pada akhirnya bisa berpotensi menghambat pembukaan lapangan kerja baru. 
padahal, indonesia membutuhkan sekitar 3 juta lapangan kerja baru setiap tahun untuk mengakomodasi angkatan kerja yang terus bertambah.
rencananya, pemerintah akan mengeluarkan peraturan baru terkait penetapan upah minimum tahun 2025, yang mengacu pada putusan mahkamah konstitusi terhadap undang-undang cipta kerja. 
baca juga:biaya ekspor tinggi, india kurangi impor sawit dari indonesia dan beralih ke sawit malaysia
baca juga:mentan bersama menteri pu percepat swasembada pangan melalui kolaborasi strategis
menteri koordinator bidang perekonomian, airlangga hartarto, mengonfirmasi bahwa peraturan baru ini akan memasukkan komponen kehidupan hidup layak (khl) sebagai dasar utama penetapan upah minimum, sesuai dengan putusan mk.
formula perhitungan upah minimum yang berlaku saat ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023, yang mengubah pp 36/2021 tentang pengupahan. 
dalam formula ini, kenaikan upah minimum mempertimbangkan tiga faktor utama: inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. 
pemerintah telah menetapkan batas waktu penetapan upah minimum provinsi (ump) pada 21 november 2024, sementara upah minimum kabupaten/kota (umk) ditetapkan pada 30 november 2024.
melalui pendekatan yang lebih komprehensif, pengusaha dan pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa membebani industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan sdm yang lebih berkualitas dan kompetitif. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 10 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan