Pemerintah Kaji Skema Baru Subsidi Energi, Bantuan Langsung Tunai Jadi Opsi
Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11/2024). -Andi Firdaus-ANTARA
BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah sedang mengkaji cara baru dalam memberikan subsidi energi, khususnya subsidi BBM dan listrik, melalui bantuan langsung agar bantuan tersebut benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pemerintah sedang memperhitungkan bentuk kompensasi terbaik yang bisa langsung diterima oleh masyarakat.
"Langkah kompensasi sedang dihitung, dengan harapan bantuan ini langsung menyasar masyarakat yang membutuhkan," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa.
Airlangga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga fokus pada upaya menjaga daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, agar tetap stabil.
BACA JUGA:Menteri Perdagangan Tanggapi Maraknya Jual Beli Ilegal iPhone 16 di Indonesia
BACA JUGA:OJK Memperkuat Fintech: Fokus pada Permodalan dan Praktik Tata Kelola yang Efektif
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu, menambahkan bahwa Dewan Ekonomi Nasional telah memberikan sejumlah masukan terkait opsi subsidi energi melalui bantuan langsung tunai (BLT). Mari menekankan pentingnya menghitung dampak subsidi terhadap inflasi, daya beli, sektor industri, dan kemampuan APBN sebelum mengambil keputusan.
"Semua opsi perlu dipertimbangkan secara menyeluruh untuk menilai mana yang paling efektif, apakah bantuan diberikan sekaligus atau bertahap, karena setiap pilihan memiliki dampaknya sendiri," jelas Mari Elka.
Mari juga menyatakan bahwa bantuan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah agar subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran.
Berbagai opsi subsidi sedang dikaji, mulai dari penyesuaian harga khusus bagi penerima manfaat, bantuan tunai langsung, hingga kombinasi dari keduanya. Bantuan tersebut tidak hanya untuk masyarakat miskin, tetapi juga untuk kelompok rentan dan kelas menengah, guna menjaga daya beli mereka tetap stabil.
"Perlu ada program yang mempertahankan daya beli sampai pertumbuhan ekonomi meningkat, karena peningkatan pertumbuhan akan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pendapatan," ungkapnya. (ant)