Menteri ESDM Sebut Rp100 Triliun Subsidi Energi Tak Tepat Sasaran, Pemerintah Siapkan Solusi

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa hingga Rp100 triliun dari anggaran subsidi energi tahun ini yang mencapai Rp435 triliun diperkirakan belum sepenuhnya tepat sasaran. 

Menurut Bahlil, sekitar 20-30 persen dari subsidi BBM dan listrik justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang seharusnya tidak menjadi target utama penerima subsidi.

Bahlil menjelaskan bahwa subsidi energi pada dasarnya disediakan pemerintah untuk membantu masyarakat dengan kondisi ekonomi rentan. Namun, ada sebagian besar alokasi tersebut yang justru diterima oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lebih mapan. 

"Subsidi ini seharusnya untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, tapi kenyataannya banyak yang tidak tepat sasaran,” ujar Bahlil dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu.

BACA JUGA:Wapres Gibran Pastikan Proyek Infrastruktur Seluruh Daerah Rampung Tepat Waktu

BACA JUGA:Presiden Prabowo Rencanakan Pembangunan Kampung Haji di Makkah untuk Mudahkan Jamaah Indonesia

Temuan mengenai ketidaktepatan penyaluran subsidi ini, menurut Bahlil, berasal dari laporan sejumlah pihak, termasuk PLN, Pertamina, dan BPH Migas. Berdasarkan laporan tersebut, ketidaktepatan ini terutama terjadi dalam penyaluran subsidi BBM dan listrik.

Untuk mengatasi masalah ini, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar dibentuk tim khusus yang bertugas mencari solusi agar subsidi lebih tepat sasaran. 

Tim yang dipimpin langsung oleh Bahlil ini kini tengah mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk kemungkinan mengganti sebagian subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang berhak.

“Kita sedang menyiapkan beberapa formulasi, salah satunya agar subsidi bisa lebih tepat sasaran dengan menyalurkan BLT langsung kepada masyarakat,” ungkap Bahlil. Ia juga menyebutkan bahwa alternatif lain adalah menerapkan skema campuran, di mana sebagian tetap dalam bentuk subsidi, sementara sebagian lainnya dalam bentuk BLT.

Menurut Bahlil, hasil kajian tim ini diharapkan selesai dalam dua minggu ke depan, sesuai instruksi dari Presiden. (ant)