Tiga Fokus Kerja Pemkab Beltim 2025, Salah Satunya Tekan Tingkat Kemiskinan

"Tujuan kita bukan hanya jumlahnya, melainkan kualitas produk madu, termasuk kandungan mineral, vitamin, atau nutrisi lainnya, yang membuatnya menjadi produk unggul. Meskipun jumlahnya mungkin sedikit, nilai produknya akan tinggi," tambah Mathur.

Fokus yang ke tiga, yakni mengoptimalkan sistem pelayanan publik melalui kegiatan berbasis elektronik atau E-Goverment. Di mana Pemkab Beltim harus menerapkan SPBE secara penuh.

“Perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, penatausahaan ataupun fungsi-fungsi yang terkait dengan ekonomi sudah dilakukan melalui elektronik. Kemudian juga marketing dan marketplace yang nanti akan menjadi tempat para entrepreneur seharusnya sudah mulai ditingkatkan intensitas pengunaannya,” tandas Mathur

RKPD Dasar Sinegritas Pemerintah dan Stakeholder

BACA JUGA:Warga Beltim Kagumi Sosok Rudianto Tjen, Legislator Sederhana dan Bermasyarakat

Sementara itu, Bupati Beltim Burhanudin menyatakan bahwa Forum Konsultasi Publik untuk rancangan awal RKPD merupakan bagian dari proses penyusunan rancangan awal RPJPD Kabupaten Beltim 2025-2045. Proses ini telah dibahas bersama pada akhir tahun 2023 lalu.

"Masukan dan saran dari berbagai pihak telah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan. Isinya mencakup persetujuan terhadap masukan dan saran untuk merumuskan visi dan misi jangka panjang daerah. Semua ini akan diwujudkan dalam berita acara yang akan saya tandatangani bersama perwakilan Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, perwakilan unsur masyarakat, dan perwakilan lembaga yang hadir dalam Forum Konsultasi Publik ini," ujar Burhanudin.

Bupati berharap bahwa melalui partisipasi dan aspirasi masyarakat, proses perencanaan pembangunan daerah dapat membangun komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas Kabupaten Beltim di masa depan. Hal ini diharapkan dapat dicapai melalui penyusunan RKPD yang berkualitas dan tepat sasaran sesuai dengan visi-misi Pemkab Beltim.

"Dengan Forum Konsultasi Publik ini, saya berharap terbentuknya sinergi di antara semua unsur masyarakat, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah untuk membangun dan menjamin keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah di Beltim," tandasnya.