Partai Golkar Siap Kawal Kebijakan Hilirisasi Nikel di Era Prabowo-Gibran

BELITONGEKSPRES.COM - Bambang Patijaya, Ketua Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar, menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan hilirisasi nikel yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama lima tahun ke depan.

Dalam pandangannya, keberlanjutan kebijakan hilirisasi yang dimulai pada era Presiden Joko Widodo dapat menjadi pendorong signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang diharapkan mencapai target 8%. Pernyataan ini disampaikan Bambang di tengah acara diskusi bertema “Masa Depan Hilirisasi Nikel di Indonesia” di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, pada Jumat, 25 Oktober.

"Kami akan terus berupaya agar regulasi yang ada benar-benar mendukung hilirisasi nikel secara efektif. Dengan 26 mineral kritis dan 22 mineral strategis yang telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah memastikan implementasi kebijakan ini berjalan lancar," kata Bambang.

Partai Golkar, menurut Bambang, siap mengawal dan mengamankan kebijakan hilirisasi baik di jalur parlemen maupun eksekutif. Keberadaan sejumlah menteri dari Golkar dalam tim ekonomi kabinet Prabowo-Gibran, termasuk Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menjabat sebagai Menteri ESDM, menjadi faktor penguat dalam pelaksanaan kebijakan ini.

BACA JUGA:Kapolri Sigit Sampaikan Materi Strategi Pemberantasan Korupsi di Acara Retreat Kabinet

BACA JUGA:Presiden Prabowo Memimpin Parade Senja di Akmil, Diikuti Menteri Kabinet dan 1.200 Taruna

"Dengan demikian, kami siap berkontribusi memastikan kebijakan hilirisasi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dapat berjalan optimal, memberikan nilai tambah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen," tegas Bambang.

Di tingkat DPR, Golkar berencana mengawal kebijakan hilirisasi nikel melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Bambang menekankan bahwa Fraksi Golkar akan memastikan kebijakan ini didukung oleh regulasi yang kuat, dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta didanai dengan anggaran yang memadai.

Sementara itu, di jajaran eksekutif, Golkar memiliki sejumlah kader di tim ekonomi kabinet, termasuk Bahlil, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Dewan Ekonomi Nasional, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

"Hilirisasi nikel adalah isu yang sangat penting dan menarik, yang dapat meningkatkan penerimaan negara, menghadapi tantangan ekonomi berkelanjutan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi 8% untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah," tutup Bambang. (beritasatu)