Target 82,9 Juta Orang pada Program Makanan Bergizi Gratis Sebagai Solusi Gizi Nasional

BELITONGEKSPRES.COM - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa inisiatif untuk menyediakan makanan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, bertujuan untuk menjangkau sekitar 82,9 juta orang. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah gizi di Indonesia.

“Target penerima manfaat dari program ini mencapai 82,9 juta jiwa. Untuk mencapainya, kami akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam penanganan stunting, karena kami diberi wewenang untuk melakukan intervensi gizi,” jelas Dadan dalam keterangan resmi dari BKKBN, yang disampaikan secara daring pada Simposium Nasional Kependudukan 2024 di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, pada 9 Oktober.

Menurut Dadan, program makanan bergizi gratis ini dirancang untuk mencakup semua tahap pertumbuhan, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak-anak di sekolah. “Program ini bertujuan untuk menangani keseluruhan siklus pertumbuhan, karena setiap tahapan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan,” tambahnya.

Perubahan nama dari 'makan siang gratis' menjadi 'makan bergizi gratis' juga disesuaikan berdasarkan hasil uji coba di berbagai daerah. Dadan menjelaskan, waktu pengiriman makanan disesuaikan dengan jam belajar siswa, sehingga anak-anak menerima makanan pada waktu yang tepat.

BACA JUGA:Prabowo Ungkap Proses Seleksi dan Uji Kelayakan Menteri Sudah Berlangsung Lama

BACA JUGA:Perizinan Kapal Perikanan Meningkat, KKP Siap Implementasi Kebijakan Berbasis Kuota

"Misalnya, anak-anak PAUD hingga kelas 2 SD yang pulang sebelum jam 10.00, akan mendapatkan makanan sekitar pukul 08.00. Sedangkan siswa SD kelas 3 hingga 6 menerima makanan sekitar pukul 09.00. Bagi siswa SMP-SMA, makanan akan disampaikan sekitar pukul 11.30," ujarnya.

Pelaksana Tugas Kepala BKKBN, Sundoyo, menambahkan bahwa untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, kolaborasi antar berbagai pihak sangatlah penting. “Badan Gizi Nasional berfokus pada intervensi gizi, sementara BKKBN menyediakan informasi dan data yang diperlukan untuk mendukung program ini,” katanya.

Terkait upaya penanganan stunting yang menjadi fokus BKKBN, Sundoyo menyebutkan bahwa kajian untuk menurunkan angka stunting akan dirampungkan pada tahun 2024 dan hasilnya akan dijadikan dasar untuk kebijakan intervensi di tahun 2025. “Kami akan merilis hasil kajian ini dalam tiga bulan ke depan,” tambahnya. (ant)