Terkait Sanksi Kepala Dishub Belitung, Ramansyah Memohon Kemurahan Hati Pj Bupati

Reporter: Dodi Pratama |

Editor: Yudiansyah |

Selasa , 01 Oct 2024 - 21:44

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, Ramansyah-Ist-

TANJUNGPANDAN, BELITONGEKSPRES.COM - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Belitung, Ramansyah akhirnya buka suara terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang membuat jabatannya terancam.

Ramansyah meminta kemurahan hati Penjabat (Pj) Bupati Belitung, Mikron Antariksa atas sanksi terkait penutuhan bangkai kapal di pelabuhan Tanjung Ru, Desa Pegantungan, Kecamatan Badau.

Penutuhan bangkai kapal yang berada di kawasan pelabuhan Tanjung Ru itu dilakukan dengan niat baik. Kata Ramansyah itu semata-mata demi pengembangan pelabuhan Tanjung Ru ke depannya.

"Secara pribadi saya memohon kemurahan hati, pertimbangan yang matang atas sanksi yang akan diberikan kepada saya agar sesuai," kata Ramansyah, Selasa 1 Oktober 2024.

Menurut Ramansyah, semua itu tidak seperti apa yang dituduhkan kepadanya. Selaku kepala Dinas Perhubungan Belitung pada saat melakukan kegiatan penutuhan bangkai kapal tersebut.

"Korupsi pun tidak ada, yang menyangkut kerugian negara juga tidak ada, bahkan siapa pemilik kapal tidak jelas hingga saat ini," ungkap Ramansyah.

Ia mengakui telah menerima sanksi teguran dari Pj Bupati Mikron Antariksa dan dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh tim khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Belitung.

"Pemeriksaan di Inspektorat Belitung juga sudah "clear", ada 12 buah pertanyaan dan tiga kolom yang harus saya jawab dan berikan alasan atau penjelasan terhadap penutuhan kapal tersebut," bebernya.

Ramansyah memaparkan, salah satu pertanyaan dalam pemeriksaan tersebut adalah soal maksud dan tujuan penutuhan bangkai kapal di Pelabuhan Tanjung Ru itu.

"Kalau maksud dan tujuan, saya sampaikan mengenai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran di sana ada Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Tanjung Ru yang sekarang sudah kami buat, desain, rencana sudah ada serta sudah siap dilelang lalu konsultan juga sudah ada," terangnya.

Lebih lanjut Ramansyah menerangkan, syarat untuk pengembangan pelabuhan Tanjung Ru di Desa Pegantungan harus bersih (clear) dari sampah maupun rongsokan.

Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 73 dan Pasal 75 menyatakan bahwa syarat pengembangan pelabuhan harus ada rencana induk pengembangan pelabuhan dan pelabuhan Tanjung Ru ini sudah masuk secara nasional.

terkait sanksi kepala dishub belitung, ramansyah memohon kemurahan hati pj bupati                            tanjungpandan, belitongekspres.com - kepala dinas perhubungan (dishub) kabupaten belitung, ramansyah akhirnya buka suara terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang membuat jabatannya terancam.
ramansyah meminta kemurahan hati penjabat (pj) bupati belitung, mikron antariksa atas sanksi terkait penutuhan bangkai kapal di pelabuhan tanjung ru, desa pegantungan, kecamatan badau.
penutuhan bangkai kapal yang berada di kawasan pelabuhan tanjung ru itu dilakukan dengan niat baik. kata ramansyah itu semata-mata demi pengembangan pelabuhan tanjung ru ke depannya.
"secara pribadi saya memohon kemurahan hati, pertimbangan yang matang atas sanksi yang akan diberikan kepada saya agar sesuai," kata ramansyah, selasa 1 oktober 2024.
baca juga:puting beliung terjang kecamatan membalong, bpbd belitung catat kerusakan 10 bangunan
menurut ramansyah, semua itu tidak seperti apa yang dituduhkan kepadanya. selaku kepala dinas perhubungan belitung pada saat melakukan kegiatan penutuhan bangkai kapal tersebut.
"korupsi pun tidak ada, yang menyangkut kerugian negara juga tidak ada, bahkan siapa pemilik kapal tidak jelas hingga saat ini," ungkap ramansyah.
ia mengakui telah menerima sanksi teguran dari pj bupati mikron antariksa dan dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh tim khusus yang dilakukan oleh inspektorat belitung.
"pemeriksaan di inspektorat belitung juga sudah "clear", ada 12 buah pertanyaan dan tiga kolom yang harus saya jawab dan berikan alasan atau penjelasan terhadap penutuhan kapal tersebut," bebernya.
baca juga:17.573 pernikahan di belitung belum tercatat, disdukcapil jelaskan dampaknya
ramansyah memaparkan, salah satu pertanyaan dalam pemeriksaan tersebut adalah soal maksud dan tujuan penutuhan bangkai kapal di pelabuhan tanjung ru itu.
"kalau maksud dan tujuan, saya sampaikan mengenai undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran di sana ada rencana induk pelabuhan (rip) tanjung ru yang sekarang sudah kami buat, desain, rencana sudah ada serta sudah siap dilelang lalu konsultan juga sudah ada," terangnya.
lebih lanjut ramansyah menerangkan, syarat untuk pengembangan pelabuhan tanjung ru di desa pegantungan harus bersih (clear) dari sampah maupun rongsokan.
sebab, berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2008 pasal 73 dan pasal 75 menyatakan bahwa syarat pengembangan pelabuhan harus ada rencana induk pengembangan pelabuhan dan pelabuhan tanjung ru ini sudah masuk secara nasional.
baca juga:nama kepala dpupr belitung edi usdianto dicatut otd, masyarakat diminta waspada
selain itu, lanjut ramansyah, aktivitas penutuhan bangkai kapal tersebut juga mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat desa pegantungan.
tokoh masyarakat desa pegantungan mengungkapkan bahwa keberadaan bangkai kapal yang telah teronggok selama 22 tahun menghambat alur pelayaran di lokasi pelabuhan.
"puing runtuhan kapal itu menganggu masyarakat yang akan mancing atau menjaring ikan dan takut besi kapal itu terkena atau menusuk kaki nelayan," sebutnya.
oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam ramansyah kembali memohon kemurahan hati pj bupati belitung atas sanksi yang akan dijatuhkan kepadanya.
baca juga:ramansyah terancam dicopot, 2 ormas minta sanksi kepala dishub belitung dipertimbangkan
pasalnya, di sisi lain, banyak juga prestasi yang sudah dipersembahkan ramansyah sejak menjabat kepala dinas perhubungan untuk daerah. salah satunya di program kiat-gesit kerjasama dengan pemerintah australia.
program ini dalam rangka pemberdayaan kaum disabilitas dan perempuan dan program cost indonesia - inggris dalam rangka meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas infrastruktur pembangunan fisik kabupaten belitung," tandasnya. 
2 ormas minta sanksi dipertimbangkan
dilansir berita sebelumnya, dua organisasi kemasyarakatan (ormas) di kabupaten belitung, meminta pemberian ataupun penjatuhan sanksi kepada kepala dinas perhubungan (dishub) belitung, ramansyah dapat dipertimbangkan.
ramansyah terancam sanksi disiplin berat karena diduga melanggar dan menyalahgunakan wewenang terkait aktivitas penutuhan bangkai kapal di kawasan pelabuhan tanjung ru, desa pegantungan, kecamatan badau.
baca juga:dugaan penyalahgunaan wewenang, sanksi disiplin berat menanti kepala dishub belitung 
kedua ormas yang meminta pertimbangan pemberian sanksi kepada ramansyah yakni ikatan keluarga penyandang disabilitas belitung (ikpdb) dan pengurus daerah (pd) aisyiyah belitung.
ketua ikpdb belitung, ipan mengatakan, ramansyah menjabat sebagai pembina di dua organisasi tersebut dalam program gender equality and social inclusion in insfrastructure (gesit) kerja sama dengan pemerintah australia.
"terkait hal itu, ikpdb meminta kiranya pemberian sanksi dapat dipertimbangkan," kata ketua ikpdb belitung, ipan dalam keterangan tertulis yang diterima  belitong ekspres, minggu 29 september 2024.
menurut ipan, ikpdb juga meminta agar ramansyah tidak dibebastugaskan atau dicopot dan dapat tetap berada pada posisi saat ini sebagai kepala dishub belitung.
baca juga:penutuhan kapal di pelabuhan tanjung ru langgar aturan? dishub belitung bungkam
"kami harap beliau (ramansyah) dapat tetap berada posisi pada saat ini kepala dinas perhubungan kabupaten belitung," harapnya.
selain itu, kata ipan, ramansyah sebagai kepala dishub memiliki peranan besar dalam mendukung kegiatan ikpdb sampai saat ini.
maka, dikhawatirkan sanksi pembebastugasan tersebut akan mempengaruhi dan mengurangi peran dirinya sebagai kepala dishub yang juga selaku pembina ikpdb.
"peran beliau sebagai kepala dishub sangat penting dalam mendukung organisasi kami. mungkin ada kekhawatiran bahwa pergantian ini akan berdampak dan mengurangi kontribusi dishub belitung dalam mendukung kegiatan ikpdb di masa mendatang," kata ipan
menurutnya, peran dan kemajuan ikpdb saat ini tidak terlepas dari pembinaan yang dilakukan oleh sosok ramansyah.
baca juga:25 anggota dprd belitung resmi dilantik, tugas baru periode 2024-2029 menanti
ia menjelaskan, ikpdb belitung salah satunya telah menggagas keluarnya peraturan bupati tentang kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sehingga terbitlah surat edaran nomor: 560/0805/dkukmptk/2024 tentang rekrutmen/pegawai tenaga kerja disabilitas oleh pemerintah daerah/bumn/bumd, perusahaan swasta dan pelaku usaha.
"hal ini bukan berarti mendukung atau membenarkan apa yang dilakukan kadishub belitung terkait penutuhan kapal itu ya, saya tegaskan konteksnya berbeda, bukan menyangkut itu. tapi kami hanya minta agar pemberian sanksinya dapat dipertimbangkan, karena mengingat beliau memiliki peran sebagai pembina ikpdb," jelasnya.
sementara itu, sekretaris pd aisyiyah belitung, siti khusmiyati juga meminta agar pemerintah daerah dapat mempertimbangkan pemberian sanksi kepada kepala dishub belitung.
menurut siti, ramansyah selaku kadishub belitung juga menjadi pembina program kiat-gesit bagi pd aisyiyah belitung. lalu, mereka juga memberikan dukungan moril kepada ramansyah.
baca juga:vina cristyn ferani dan hilman jabat pimpinan sementara dprd belitung 
"beliau orang baik, kami ingin permasalahan yang dihadapi beliau tuntas dan ada pertimbangan sanksi yang diberikan yang namanya manusia tidak terlepas khilaf dan salah," tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 2 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan