Anggaran 2025 Lebih Sedikit, Menteri BUMN Minta Tambah
Menteri BUMN Erick Thohir ditemui usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin 2 September 2024--(ANTARA/Maria Cicilia Galuh)
JAKARTA, BELITONGEKSPRES.COM - Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp66 miliar untuk tahun 2025 mendatang.
Usulan ini karena anggaran yang disediakan untuk tahun 2025 tidak sebanding dengan beban kerja Kementerian sekaligus turun dari anggaran tahun 2024.
Erick Thohir mengatakan, anggaran tahun 2024 sebesar Rp284 miliar. Anggaran tersebut sudah disesuaikan dengan anggaran semula yang mencapai Rp307 miliar.
Sedangkan anggaran BUMN rencana tahun 2025 direncanakan sebesar Rp277 miliar dan sudah lebih rendah dari tahun anggaran 2024 ini.
BACA JUGA:Kementerian BUMN Targetkan Dividen Rp90 Triliun dengan Pagu Anggaran Rp277 Miliar pada 2025
BACA JUGA:Relawan Bakti BUMN Bangkitkan Pesona Likupang
Dia berharap agar pagu anggaran 2025 bisa didorong kembali oleh Komisi VI. Kementerian BUMN juga akan melakukan komunikasi dengan Menteri Keuangan terkait hal ini.
“Pagu anggaran untuk tahun 2024 adalah Rp284 miliar, sedangkan yang kami terima untuk pagu anggaran 2025 hanya Rp277 miliar,” ujar Menteri BUMN pada Senin, 2 September 2024.
Menurut Erick, pagu anggaran 2025 tidak sebanding dengan prestasi yang sudah dijalankan oleh Kementerian BUMN maupun dorongan Komisi VI DPR RI.
Karenanya, tambahan Rp66 milIar akan menjadikan pagu anggaran sebesar Rp344 miliar. Tambahan itu pun masih relatif sedikit atau hanya beberapa milyar dari anggaran tahun 2024.
BACA JUGA:Sinergi BUMN Indonesia, PME dan JPPI Perkuat Bisnis Docking & Suku Cadang Kapal
BACA JUGA:Erick Thohir Buka Loker BUMN Program Bakti Diaspora untuk Indonesia
"Dari angka Rp66 miliar (penambahan) juga memang sangat terlalu kecil dibandingkan prestasi yang memang Komisi VI sudah dorong kepada kami," jelas Menteri BUMN.
Sebagai informasi, Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang BUMN untuk membantu Presiden dalam pengelolaan Pemerintahan Negara Pembinaan BUMN terhadap entitas yang dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan milik negara.
- Tag
- Share
-
-
