MenPAN-RB Targetkan Penyelesaian Honorer, Bahas Rekrutmen CASN 2024

Reporter: |

Editor: Yudiansyah |

Rabu , 03 Jan 2024 - 23:08

MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas--

BELITONGEKSPRES.COM, JAKARTA - Jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengadakan rapat koordinasi internal target penyelesaian honorer dan rencana rekrutmen CASN 2024.

Rapat internal dipimpin MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas, dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama untuk memastikan kelancaran program tahun 2023 dan persiapan seleksi ASN 2024.

Menteri Anas, dalam kesempatan tersebut, memberikan pesan kepada jajarannya agar segera menyelesaikan regulasi turunan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang berupa Rancangan Perpres.

Peraturan tersebut diharapkan dapat menjadi panduan bagi para ASN dan mendukung implementasi layanan SPBE Prioritas, khususnya dalam sektor layanan administrasi pemerintah.

"Selain itu, pemerintah juga berenca membuka rekrutmen CASN 2024 guna memenuhi kebutuhan SDM di instansi pemerintah," ungkap Menteri Anas keterangan resmi dari Humas KemenPAN-RB.

Menteri Anas mengungkapkan, bahwa pemenuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2024 akan difokuskan pada kebutuhan di bidang pelayanan dasar, khususnya tenaga guru dan tenaga kesehatan.

Mantan bupati Banyuwangi yang menjabat dua periode iti, juga menyebutkan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan penyelesaian masalah honorer pada tahun 2024. Masalah ini juga dihubungkan dengan seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023.

Dia menegaskan, selanjutnya fokus akan diberikan pada penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah sesuai mandat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024, pemerintah akan memberikan peluang lebih besar bagi para lulusan baru. Kesempatan yang lebih luas juga dibuka untuk individu dengan bakat di bidang digital.

"Rencananya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan mengumumkan secara resmi pembukaan seleksi ASN tahun 2024," tandas MenPAN-RB.

menpan-rb targetkan penyelesaian honorer, bahas rekrutmen casn 2024                            belitongekspres.com, jakarta - jajaran kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan-rb) mengadakan rapat koordinasi internal target penyelesaian honorer dan rencana rekrutmen casn 2024.
rapat internal dipimpin menpan-rb abdullah azwar anas, dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama untuk memastikan kelancaran program tahun 2023 dan persiapan seleksi asn 2024.
menteri anas, dalam kesempatan tersebut, memberikan pesan kepada jajarannya agar segera menyelesaikan regulasi turunan uu nomor 20 tahun 2023 tentang asn, yang berupa rancangan perpres. 
peraturan tersebut diharapkan dapat menjadi panduan bagi para asn dan mendukung implementasi layanan spbe prioritas, khususnya dalam sektor layanan administrasi pemerintah.
baca juga:bocoran mekanisme seleksi pppk 2024: pengaruh masa kerja dan usia honorer
baca juga:pppk minta masa kontrak dihapuskan, berikut alasannya
"selain itu,  pemerintah juga berenca membuka rekrutmen casn 2024 guna memenuhi kebutuhan sdm di instansi pemerintah," ungkap menteri anas keterangan resmi dari humas kemenpan-rb.
menteri anas mengungkapkan, bahwa pemenuhan aparatur sipil negara (asn) pada tahun 2024 akan difokuskan pada kebutuhan di bidang pelayanan dasar, khususnya tenaga guru dan tenaga kesehatan.
mantan bupati banyuwangi yang menjabat dua periode iti, juga menyebutkan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan penyelesaian masalah honorer pada tahun 2024. masalah ini juga dihubungkan dengan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahun 2023.
dia menegaskan, selanjutnya  fokus akan diberikan pada penyelesaian permasalahan tenaga non-asn di instansi pemerintah sesuai mandat undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang asn.
lebih lanjut, disampaikan bahwa dalam seleksi calon aparatur sipil negara (casn) tahun 2024, pemerintah akan memberikan peluang lebih besar bagi para lulusan baru. kesempatan yang lebih luas juga dibuka untuk individu dengan bakat di bidang digital.
baca juga:mantan dirut pt timah saksi 2 korupsi besar, diperiksa kejagung dan kejati?
baca juga:pengacara martoni siap bacakan pledoi, 3 poin akan disampaikan 
"rencananya, presiden republik indonesia joko widodo akan mengumumkan secara resmi pembukaan seleksi asn tahun 2024," tandas menpan-rb.
seleksi pppk guru 2023
sementara itu berdasarkan data resmi dari badan kepegawaian negara (bkn) menunjukkan bahwa jumlah pelamar untuk seleksi pppk guru 2023 mencapai 439.020 orang.
kebutuhan total pppk guru untuk tahun 2023 adalah sebanyak 580.202, sedangkan jumlah honorer guru saat ini mencapai 731.524 orang.
pemda mengusulkan sebanyak 299.589 formasi pppk guru untuk tahun 2023. adapun jumlah formasi pppk guru yang ditetapkan untuk tahun 2023 adalah sebanyak 296.084.
program 1 juta pppk kurang sukses
baca juga:yusril ihza akan diperiksa ditkrimsus polda metro jaya, sebagai saksi meringankan firli bahuri
baca juga:dianggap sebar hoaks, roy suryo dilaporkan ke polisi
perhimpunan pendidikan dan guru (p2g) menilai bahwa program 1 juta pppk yang dicanangkan oleh pemerintah kurang sukses. 
dalam periode 2021-2022, pemerintah hanya berhasil merekrut 544.292 guru melalui skema tersebut. dengan demikian, jumlah total guru yang berhasil direkrut oleh pemerintah melalui skema pppk menjadi 794.724 orang. 
koordinator nasional p2g, satriwan salim, mengungkapkan apresiasi terhadap upaya kementerian pendidikan, kementerian agama, dan badan kepegawaian nasional (panselnas) dalam melaksanakan perekrutan guru pppk. 
namun demikian, ia secara jujur menyatakan bahwa target perekrutan satu juta guru tidak tercapai. dia juga mencatat bahwa hasil seleksi pppk guru pada tahun 2023 juga jauh dari harapan, dengan hanya 250.432 orang guru yang berhasil lolos seleksi. 
ini merupakan penurunan signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 2021-2022, yang berhasil merekrut 544.292 guru melalui skema pppk. dengan demikian, tantangan dalam mencapai target rekrutmen guru tetap menjadi perhatian utama.
baca juga:jelang debat ketiga capres, mahfud md akui tidak ada beri masukan khusus ke ganjar
baca juga:relawan ganjar-mahfud dianiaya oleh oknum tni, begini kondisi terkini korban
mereka mengekspresikan penyesalan yang mendalam terkait fakta bahwa masih ada ribuan guru yang telah lulus passing grade (pg) dengan nilai di atas ambang batas (dikenal sebagai p-1), sejak tahun 2021. 
"mereka dijanjikan akan mendapatkan formasi pada tahun 2022 dan 2023, namun saat ini dihadapkan dengan janji serupa untuk mendapatkan formasi pada tahun 2024," ungkap satriwan salim.
pertama, p2g sangat menyesalkan tindakan pemerintah daerah (pemda) yang hanya mengajukan 296.059 formasi guru pppk dari total kebutuhan sebanyak 601.174 formasi.
satriwan menyoroti kenyataan bahwa pola ini terus berulang, dengan kekurangan guru asn yang terus menerus, menyebabkan sekolah dan pemda kembali merekrut guru honorer untuk mengatasi kebutuhan yang tidak terpenuhi.  "dengan demikian, lingkaran setan ini akan terus berlanjut," tambah satriwan.
nasib ribuan guru p-1 tersebut saat ini masih tidak jelas, dan mereka harus hidup dengan ketidakpastian mengenai masa depan mereka.
selain permasalahan terkait nasib p1, hasil akhir seleksi pppk 2023 di beberapa wilayah menjadi sorotan bagi honorer yang merasa menjadi korban kecurangan karena tidak lolos.
banyak honorer senior yang telah lama mengabdi menyampaikan kekecewaan mereka melalui penolakan terhadap hasil seleksi pppk 2023.
meskipun panselnas casn telah berjanji bahwa mekanisme seleksi kompetensi menggunakan computer assisted test (cat) dapat menjamin transparansi dan bebas dari suap, ternyata hal tersebut tidak sepenuhnya terwujud.
beberapa tahapan dalam mekanisme seleksi diduga menjadi celah untuk subyektivitas dalam penilaian.
tahapan wawancara diduga menjadi salah satu penyebab protes terhadap hasil seleksi pppk 2023 di berbagai wilayah.
demikian pula, tahapan seleksi kompetensi teknis tambahan (sktt) dicurigai sebagai sarana bagi pimpinan instansi untuk menentukan secara subyektif siapa saja honorer yang dianggap layak diangkat sebagai pppk.
pembatalan kelulusan pppk 2023 di beberapa daerah juga disebabkan oleh masa kerja honorer yang kurang dari 2 tahun, padahal persyaratan pendaftaran pppk 2023 jelas menyebutkan bahwa masa pengabdian minimal adalah 2 tahun.
ternyata, beberapa honorer dengan masa kerja kurang dari 2 tahun dapat lolos tahap seleksi administrasi, mengikuti seleksi, dan dinyatakan lulus pppk 2023, namun akhirnya kelulusan mereka dibatalkan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres Edisi 4 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan