OPM Berulah Lagi, DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Aksi Anarkis di Papua

Ilustrai: Anggota OPM (Humas Satgas Damai Cartenz/Antara)--

BELITONGEKSPRES.COM - Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, kembali menyoroti tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ia meminta Pemerintah untuk memusatkan perhatian pada penyelesaian konflik dan pemulihan stabilitas di Papua.

"Kami sangat prihatin dengan meningkatnya aksi OPM yang semakin sering terjadi. Kami mendesak Pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dan fokus pada penyelesaian konflik serta menjaga stabilitas keamanan di Papua," ujar Meutya Hafid pada Jumat, 19 Juli.

Meutya menilai bahwa pendekatan sosial dan budaya yang lebih optimal perlu diterapkan untuk menangani aksi-aksi anarkis OPM.

"Pemerintah harus membuka kembali dialog dengan kelompok OPM untuk mencari solusi damai. Negosiasi yang inklusif dan transparan bisa membantu meredakan ketegangan," tambah Meutya, anggota DPR dari Dapil Sumatera Utara.

BACA JUGA:Jelang Pelantikan, Prabowo Ngaku dalam Proses Persiapan Intensif di Bawah Bimbingan Presiden Jokowi

BACA JUGA:Wakil Menteri Pertanian Ngaku Siap Kerja 28 Jam Sehari untuk Kesejahteraan Petani

Sebagai Ketua Komisi yang menangani urusan pertahanan dan intelijen, Meutya juga menekankan pentingnya keamanan bagi masyarakat Papua. Ia menegaskan bahwa aparat TNI dan Polri harus mampu mengatasi gangguan keamanan dengan lebih efektif.

"Kami ingin memastikan kehadiran aparat keamanan untuk melindungi warga sipil dari ancaman. Penguatan keberadaan TNI dan Polri di wilayah tersebut sangat krusial," tegas Meutya.

Meutya juga menilai bahwa investasi dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat dapat membantu mengurangi ketidakstabilan di Papua.

“Kami mengapresiasi pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah di Papua dalam 10 tahun terakhir secara signifikan. Langkah-langkah pembangunan seperti ini harus dilanjutkan untuk mendukung masyarakat Papua,” tambahnya.

BACA JUGA:Pemerintah Sesuaikan Anggaran Makan Siang Gratis Anak di Berbagai Daerah

BACA JUGA:Perkuat Keamanan Siber, Menkominfo Gandeng Asosiasi Forensik Digital Indonesia

Meutya mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan kelompok OPM yang membakar sekolah. Ia menyesalkan bahwa tindakan tersebut merampas hak anak-anak Papua untuk mendapatkan pendidikan.

"Kita harus mengutamakan hak pendidikan anak-anak Papua untuk memperoleh pendidikan yang layak," tegas Meutya.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan