Pentingnya Literasi Keuangan untuk Mengurangi Kemiskinan

BACA JUGA:Hindari Ambiguitas dalam Istilah Kepemiluan

Jika penduduk memiliki pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan keuangan yang baik, maka akan lebih mudah mengakses berbagai layanan keuangan seperti kemudahan bertransaksi, kesempatan mengakses kredit modal usaha, pembiayaan UMKM, perencanaan keuangan jangka panjang melalui tabungan dan investasi, dan lain sebagainya. Akses layanan keuangan yang terjangkau tentu akan membantu masyarakat untuk lebih berdaya secara finansial karena terbukanya peluang-peluang usaha.

Meskipun indeks literasi keuangan Indonesia terus meningkat, namun jika dilihat menurut tingkat pendidikan, literasi keuangan yang ada, belum merata. Tingkat literasi keuangan masyarakat yang tidak sekolah/tidak lulus SD hanya sebesar 37,7 persen dan yang lulus SD sebesar 39,8 persen. Sementara itu, tingkat literasi keuangan masyarakat yang berpendidikan perguruan tinggi sudah mencapai 62,4 persen.

Hal ini perlu menjadi perhatian, pasalnya, mayoritas penduduk miskin adalah mereka yang tidak sekolah dan/atau hanya lulus SD. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan terutama untuk kalangan pendidikan rendah tersebut perlu menjadi prioritas.

Pada tahun 2023, tingkat inklusi keuangan di Indonesia sebenarnya sudah cukup tinggi, yakni tercatat sebesar 88,7 persen, atau lebih tinggi dari tahun 2022 yang sebesar 85,1 persen. Capaian ini juga lebih tinggi dari target yang ditetapkan untuk tahun 2023 yakni sebesar 88 persen.

BACA JUGA:Aplikasi Si Duli Demi Membasmi Pungli

Akan tetapi, masih banyak tantangan yang harus diselesaikan, salah satunya masih adanya kesenjangan tingkat inklusi keuangan dengan tingkat literasinya. Dan untuk mencapai target tingkat keuangan inklusif sebesar 90 persen di tahun 2024 ini, diperlukan usaha maksimal dan koordinasi dari berbagai pihak termasuk dengan peningkatan literasi keuangan yang dapat dibilang merupakan jendela inklusi keuangan.

Upaya peningkatan literasi keuangan juga harus disertai dengan kebijakan pemerintah yang mendukung pengelolaan keuangan yang sehat. Pemerintah perlu memastikan bahwa produk dan layanan keuangan yang tersedia di pasar aman, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif terhadap lembaga keuangan harus diterapkan untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan.

Dalam upaya meningkatkan literasi keuangan, penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Program-program edukasi keuangan harus dirancang secara komprehensif dan inklusif, dengan mempertimbangkan berbagai latar belakang pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, penggunaan teknologi digital juga dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarluaskan informasi keuangan dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat yang berada di daerah terpencil.

Tidak hanya itu, literasi keuangan juga perlu ditanamkan sejak dini. Pendidikan literasi keuangan harus dimulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan. Melalui pendidikan formal, anak-anak dapat diajarkan cara mengelola uang saku, menabung, dan memahami nilai uang. Pendidikan ini akan membentuk generasi yang lebih bijak dalam mengelola keuangan dan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.

BACA JUGA:Ekonomi Indonesia Mampu Tunjukkan Kinerja Solid

Selain itu, peran media massa dan influencer juga sangat penting dalam meningkatkan literasi keuangan. Kampanye-kampanye melalui media sosial, televisi, dan radio dapat menjangkau masyarakat luas dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya literasi keuangan.

Dengan kesadaran dan dukungan dari berbagai pihak serta upaya yang berkelanjutan, diharapkan literasi keuangan masyarakat Indonesia dapat meningkat secara signifikan, sehingga dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan inklusi keuangan.

Oleh Lili Retnosari *

*P Statistisi di Badan Pusat Statistik (BPS)