Baca Koran belitongekspres Online - Belitong Ekspres

APPBI Nilai Penutupan Akses Impor Barang Thrifting Lebih Efektif Dibanding Menindak Pedagang

Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja saat ditemui ANTARA usai mengikuti konferensi pers bersama Kementerian Pariwisata di Jakarta, Jumat (21/11/2025)-Hreeloita Dharma Shanti-ANTARA

BELITONGEKSPRES.COM - Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) menilai langkah paling efektif untuk mengatasi peredaran barang thrifting adalah menutup akses masuknya produk impor bekas ke Indonesia. 

Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja menyatakan penindakan terhadap pedagang tidak akan menyelesaikan akar persoalan karena barang-barang tersebut sudah telanjur beredar luas di pasar.

Ia menjelaskan bahwa maraknya permintaan terhadap pakaian bekas bermerek menunjukkan tingginya minat masyarakat, meski produk yang dibeli merupakan barang second. Kondisi itu membuat tindakan penyitaan dan pemusnahan berpotensi merugikan banyak pihak yang bergantung pada bisnis thrifting, termasuk para pelaku UMKM.

Alphonzus menegaskan aturan yang berlaku saat ini lebih menyoroti larangan impor barang bekas, bukan larangan memperjualbelikannya kembali di dalam negeri. Menurutnya, selama ada peluang usaha, masyarakat akan terus berupaya memanfaatkannya. Karena itu ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga agar barang ilegal tidak lagi masuk ke Indonesia.

BACA JUGA:Polisi Ungkap Jalur Tikus Penyelundupan Balpres Senilai Rp 4,2 Miliar

BACA JUGA:Menkeu Purbaya: Bayar Pajak Tidak Ubah Status Pakaian Bekas Ilegal

Ia juga menilai penjualan produk thrifting tidak memberikan dampak langsung pada toko-toko di pusat perbelanjaan. Meski demikian, ia mengakui keberadaan barang bekas impor cenderung memengaruhi industri merek lokal yang menyasar konsumen kelas menengah ke bawah.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama sejumlah pihak terkait memusnahkan pakaian thrifting ilegal di pelabuhan. Purbaya juga mendorong opsi daur ulang pakaian sitaan karena proses pembakaran membutuhkan biaya besar sekitar Rp12 juta per kontainer. Rencana tersebut telah dikonsultasikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan saat ini masih dalam tahap kajian pemerintah. (ant)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan