Menag Minta Madrasah Dapat Pembiayaan dan Fasilitas Setara Sekolah Negeri

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan perlunya perlakuan setara antara madrasah dan sekolah negeri, terutama terkait pembiayaan dan fasilitas pendidikan. Ia menyoroti kesenjangan signifikan antara kedua jenis pendidikan, baik dari sarana prasarana maupun kesejahteraan guru.

Dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Rabu 19 November, Menag mencontohkan perbedaan anggaran digitalisasi pendidikan. 

“Di Kemendikdasmen, digitalisasi mendapat anggaran Rp 10 triliun, sementara kita hanya menerima Rp 81 miliar untuk ribuan satuan pendidikan,” ujarnya.

Nasaruddin juga menekankan ketimpangan status guru. Sekitar 95% guru di bawah Kemenag berstatus swasta dengan gaji rendah, sedangkan 95% guru di Kemendikdasmen berstatus aparatur sipil negara (ASN). Ia membandingkan kondisi sekolah negeri dan madrasah yang berdiri berdekatan, di mana sekolah negeri menikmati tanah milik negara, fasilitas lengkap, dan gaji guru sekitar Rp 4,5 juta, sementara banyak guru madrasah menerima honor Rp 50.000 hingga Rp 300.000 per bulan.

BACA JUGA:Menag Umumkan Kenaikan Tunjangan Guru Madrasah dan Guru Agama Non-PNS, Segini Besarannya

BACA JUGA:Kemenag Tekankan Pentingnya Literasi Digital di Sekolah Agama, Cegah Hoaks dan Kriminalitas

Meski demikian, Menag menilai kualitas madrasah semakin diakui masyarakat. Di beberapa daerah, pendirian madrasah aliyah lebih diminati dibanding SMA karena lulusannya dinilai kompetitif meski anggarannya lebih kecil.

Karena itu, Nasaruddin menekankan pentingnya regulasi pendidikan yang adil bagi madrasah, termasuk penguatan kelembagaan dan pendanaan. Ia menyebut banyak pemerintah daerah enggan memberikan bantuan karena madrasah berada di bawah Kemenag, padahal madrasah melayani siswa kurang mampu dan menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

“Sudah saatnya keadilan sosial diwujudkan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Menag berharap DPR dan pemerintah dapat menghasilkan aturan yang memastikan madrasah tidak tertinggal dalam akses dukungan negara. Ia juga mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo terhadap isu ketimpangan pendidikan dan menegaskan kesiapan Kemenag untuk memperluas pembiayaan madrasah. 

“Jangan sampai program pendidikan presiden kembali mengabaikan madrasah,” tegasnya. (beritasatu)