Ekonomi Indonesia Dipastikan Kuat, Pemerintah Ajak Investor AS Tanam Modal

BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah menegaskan kepada investor Amerika Serikat bahwa perekonomian Indonesia berada pada kondisi yang kuat dan kredibel. Kementerian Keuangan mendorong pelaku usaha global agar tidak ragu menanamkan modal di Indonesia, terutama memasuki fase transformasi ekonomi pada 2025.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa tahun depan menjadi periode penting bagi agenda pembangunan nasional yang berfokus pada peningkatan nilai tambah, inovasi, serta penguatan ketahanan ekonomi. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam 13th US Indonesia Investment Summit di Jakarta, Senin 17 November 2025.

Thomas menjelaskan terdapat lima sektor utama yang menjadi motor pertumbuhan nasional. Sektor pertama adalah hilirisasi mineral kritis seperti nikel, tembaga, dan bauksit yang memperkuat industrialisasi sekaligus menempatkan Indonesia dalam rantai pasok global industri kendaraan listrik dan energi masa depan.

Sektor kedua adalah energi terbarukan dan bioenergi yang dinilai memiliki potensi imbal hasil tinggi seiring meningkatnya permintaan dunia. Sektor ketiga meliputi teknologi digital, kecerdasan buatan, serta infrastruktur pusat data yang berkembang sebagai sumber pertumbuhan baru.

BACA JUGA:Utang Luar Negeri Indonesia Turun ke USD 424,4 Miliar, Rasio PDB Jadi 29,5 Persen

BACA JUGA:Pemerintah Naikkan Target KUR 2026 Jadi Rp 320 Triliun, Mayoritas Dialokasikan ke Sektor Produksi

Sektor keempat adalah manufaktur bernilai tambah tinggi yang mencakup elektronik, kendaraan listrik, farmasi, dan pangan olahan. Sektor kelima mencakup transportasi dan logistik yang terus memberikan potensi imbal hasil melalui efisiensi biaya dan peningkatan konektivitas nasional.

Menurut Thomas, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa investasi hanya tumbuh di bawah institusi yang kuat, inovasi berjalan ketika regulasi mendukung, dan produktivitas meningkat bila kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas. Prinsip tersebut kini diterapkan Indonesia untuk mempercepat transformasi ekonomi.

Ia juga mengakui masih ada tantangan yang harus diatasi seperti fragmentasi regulasi pusat dan daerah, kesenjangan kualitas sumber daya manusia, kebutuhan pendanaan proyek besar, keterbatasan infrastruktur, serta tekanan sosial dan lingkungan. 

Pemerintah berupaya menyelesaikannya melalui harmonisasi regulasi, penguatan vokasi, pembukaan skema pembiayaan inovatif, konsolidasi infrastruktur, dan penerapan tata kelola berkelanjutan.

BACA JUGA:DJP Revisi Subjek PPh Final 0,5 Persen untuk Tutup Celah Penghindaran Pajak

BACA JUGA:Pemerintah Alokasikan Rp 40 Triliun Dana Desa untuk Pembangunan Kopdes Merah Putih 2026

Untuk memastikan percepatan kebijakan prioritas, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Debottlenecking sejak Oktober 2025. Satgas yang bekerja di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini bertugas mengidentifikasi dan menyelesaikan hambatan struktural agar implementasi program berjalan efektif.

Thomas menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah tetap fokus pada pelaksanaan prioritas strategis sambil menjaga keberlanjutan program sosial dan stabilitas ekonomi nasional. (beritasatu)