IPW Desak Kapolda Babel Periksa Briptu Cahyono, Diduga Bekingi Timah Ilegal di Belitung

TANJUNGPANDAN, BELITONGEKSPRES.COM – Gelombang desakan datang dari berbagai pihak menyusul dugaan keterlibatan oknum aparat dalam kasus timah ilegal di Kabupaten Belitung.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso meminta Kapolda Bangka Belitung (Babel) untuk segera memeriksa oknum anggota Polri Briptu Cahyono.

Anggota Satpolairud Polda Babel itu disebut-sebut membeking aktivitas pengiriman tambang timah ilegal yang baru-baru ini diamankan oleh Satgas PKH Halilintar di Pelabuhan Tanjung RU.

“Kapolda melalui Propam Polda Babel harus segera turun tangan memeriksa Briptu Cahyono. Dugaan ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Sugeng kepada Belitong Ekspres, Minggu (9/11/2025).

BACA JUGA:Jenderal Tempur Kostrad Turun Hajar Tambang Ilegal, 14 Alat Berat Disita & Sederet Nama Terseret!

BACA JUGA:Kejagung Persilakan Gugatan Ruko Istri Aon Terkait Korupsi Timah

Menurut informasi yang dihimpun, Briptu Cahyono diduga ikut mengawal mobil bermuatan timah sekitar dua ton menuju Pelabuhan Tanjung RU sebelum diamankan oleh Satgas PKH Halilintar.

Kasus ini mencuat setelah tim Satgas menangkap kendaraan Isuzu nopol B 9193 BCI yang membawa timah tanpa izin, yang ditutupi drum plastik agar tidak terdeteksi petugas.

Sugeng mengaku sudah membaca laporan terkait kasus tersebut. Ia menilai fenomena ini mirip dengan kasus di Kalimantan Timur. Di mana oknum aparat juga diduga terlibat dalam praktik serupa.

“Kasus seperti ini bukan hal baru. Biasanya tidak dilakukan sendirian. Karena itu, penting bagi Polda Babel untuk mendalami siapa saja yang terlibat. Apakah atasannya tahu, atau justru memberi izin. Semua harus diperiksa,” ujarnya menegaskan.

BACA JUGA:Diduga Terlibat Penyelundupan Timah di Belitung, Oknum Polisi Bakal Dilaporkan ke Propam Polri

BACA JUGA:Kasus Penyelundupan Timah di Belitung Kembali Mencuat, Pemilik Diduga Dibekingi Oknum Aparat

Ketua IPW itu juga menyoroti bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini sedang memberi perhatian serius terhadap pelanggaran di kawasan hutan, termasuk aktivitas pertambangan tanpa izin.

“Presiden telah membentuk Satgas PKH untuk memberantas tambang ilegal di kawasan hutan. Selain itu, Mabes Polri juga tengah gencar melakukan penindakan di berbagai daerah. Jadi, kalau ada aparat yang ikut bermain, harus ditindak tegas,” tegasnya.