Bahlil Pastikan Program Biodiesel B50 Tak Bikin Minyak Goreng Langka

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan penerapan program biodiesel B50 tidak akan menyebabkan kelangkaan minyak goreng di pasar. 

Ia menegaskan, stok minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk kebutuhan domestik masih aman, meski sebagian akan dialokasikan untuk bahan bakar nabati.

“Tidak ada isu kelangkaan minyak goreng. Aman,” tegas Bahlil di Jakarta, Selasa.

Baik minyak goreng maupun biodiesel sama-sama menggunakan CPO sebagai bahan baku utama. Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1531 Tahun 2022, kebutuhan CPO untuk produksi minyak goreng mencapai sekitar 416 ribu ton per bulan, atau setara 4,99 juta ton per tahun. Sementara itu, program biodiesel B50 akan menyerap sekitar 5,3 juta ton CPO per tahun.

Untuk menjaga pasokan, pemerintah menyiapkan tiga strategi: meningkatkan produktivitas di lahan sawit eksisting, membuka lahan baru, serta mengatur ekspor melalui kebijakan domestic market obligation (DMO). Skema DMO mewajibkan produsen memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum mengekspor produknya.

BACA JUGA:Kemendag Pastikan Kebijakan B50 Tak Ganggu Pasokan CPO Kebutuhan Minyak Goreng

BACA JUGA:Tekan Impor Solar, Menteri Bahlil Percepat Implementasi B50

BACA JUGA:Pemerintah Targetkan Implementasi B50 Mulai Semester II 2026

“Kalau kita pakai B50, ekspor bisa dikurangi untuk memastikan pasokan dalam negeri tetap aman, termasuk lewat mekanisme DMO,” jelas Bahlil.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menegaskan hal serupa. Ia menyebut, rencana pemangkasan ekspor CPO hingga 5,3 juta ton bertujuan mendukung implementasi wajib biodiesel B50 yang akan dimulai pada 2026.

Menurut Amran, Indonesia memproduksi sekitar 46 juta ton CPO per tahun. Dari total itu, 20 juta ton digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, sementara sekitar 26 juta ton diekspor ke luar negeri.

Program biodiesel B50 sendiri merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor solar dan memperkuat kemandirian energi nasional. Rencananya, kebijakan tersebut akan diberlakukan mulai semester kedua tahun 2026. Dengan kebijakan terintegrasi antara sektor energi dan pertanian, pemerintah optimistis kebutuhan energi nasional dapat terpenuhi tanpa mengganggu pasokan pangan dan bahan baku minyak goreng di dalam negeri. (ant)