Realisasi Belanja Negara Baru Rp2.234 Triliun, Kemenkeu Minta Kebut Jelang Akhir 2025

BELITONGEKSPRES.COM - Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja negara hingga akhir September 2025 mencapai Rp2.234,8 triliun atau 63,4 persen dari target outlook sebesar Rp3.527,5 triliun. Angka ini menunjukkan progres positif, namun pemerintah menilai percepatan belanja tetap dibutuhkan untuk menjaga momentum ekonomi menjelang akhir tahun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa dari total belanja tersebut, Rp1.589,9 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat, terdiri atas Rp800,9 triliun untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp789 triliun untuk belanja non-K/L. Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp644,9 triliun atau 74,6 persen dari target Rp864,1 triliun.

Menurut Suahasil, percepatan belanja di kuartal IV menjadi krusial karena waktu pelaksanaan hanya tersisa tiga bulan. “Tahun 2025 tinggal tiga bulan lagi, dan untuk mencapai target outlook, kita perlu percepatan sekitar Rp1.292,7 triliun,” ujarnya di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan, percepatan belanja bukan sekadar soal penyerapan anggaran, melainkan langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung kesejahteraan sosial, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. 

BACA JUGA:Menkeu Purbaya: Himbara Sudah Salurkan Kredit Produktif Rp112 Triliun

BACA JUGA:Purbaya Bertemu Investor, Janjikan Langkah Cepat Dorong Ekonomi

“Belanja negara punya multiplier effect besar. Kalau tertahan, dampaknya terasa ke masyarakat dan sektor riil,” kata Suahasil.

Secara spesifik, belanja kementerian/lembaga baru mencapai Rp800,9 triliun, masih menyisakan sekitar Rp475 triliun yang harus diserap hingga akhir tahun. Pemerintah mendorong setiap K/L mempercepat proses pencairan tanpa mengabaikan tata kelola dan prinsip efisiensi.

Adapun untuk belanja non-K/L, fokus utama diarahkan pada belanja modal dan pembangunan infrastruktur yang umumnya meningkat pada November dan Desember. 

“Kami sudah menyampaikan ke seluruh kementerian dan lembaga untuk mempercepat realisasi belanja modal, termasuk proyek infrastruktur strategis,” tutur Suahasil.

Kemenkeu optimistis percepatan ini dapat mendorong stabilitas ekonomi di tengah tantangan global dan menjaga momentum pemulihan nasional hingga akhir 2025. (jpc)