Dana KUR Harus Tepat Sasaran, Menteri UMKM Ingatkan Risiko Jika Disalahgunakan
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman berbicara dalam peluncuran program Lokomotif Akses Permodalan (LokaModal) yang diinisasi oleh Kementerian UMKM di Kabupaten Garut, Kamis (25/9/2025)-Kementerian UMKM-ANTARA/HO
BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya disiplin dalam pemanfaatan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurutnya, fasilitas pembiayaan dari pemerintah harus digunakan tepat sasaran untuk pengembangan usaha, bukan dialihkan ke kebutuhan konsumtif yang justru merugikan pelaku UMKM sendiri.
Saat membuka program Lokomotif Akses Permodalan (LokaModal) di Kabupaten Garut, Maman mengingatkan bahwa akses modal tidak akan berdampak positif tanpa manajemen keuangan yang baik.
Ia menekankan, penyalahgunaan KUR bisa berakibat pada catatan kredit buruk di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan membuat pelaku usaha kesulitan mendapatkan pembiayaan di masa depan.
Selain KUR, pemerintah juga menyediakan jalur alternatif melalui kerja sama dengan Baznas, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Bank BJB. Maman menegaskan, semua fasilitas ini harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab agar UMKM bisa berkembang lebih optimal.
BACA JUGA:Otorita Siapkan IKN Jadi Kota Pintar, Kota Hutan, dan Ibu Kota Politik pada 2028
BACA JUGA:Pemerintah Manfaatkan Lahan Eks BLBI dan Aset Rampasan Negara untuk Program Rumah Rakyat
Dalam acara tersebut, turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian UMKM dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kesepakatan ini mendukung pembiayaan UMKM dengan menggunakan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) sebagai jaminan. Sebanyak 10 UMKM menerima SHAT secara simbolis, sementara 16 pengusaha mikro mendapat pembiayaan produktif dari pemerintah.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, menyebut hingga kini penyaluran KUR di Kabupaten Garut mencapai Rp1,2 triliun untuk sekitar 30 ribu UMKM.
Namun, masih banyak pelaku usaha yang belum tersentuh pembiayaan formal. Program LokaModal hadir untuk menjembatani kesenjangan ini agar lebih banyak pengusaha kecil mendapat akses pembiayaan yang mudah dan ringan.
BACA JUGA:Bulog Harus Salurkan 1,1 Juta Ton Beras SPHP hingga Desember 2025
BACA JUGA:Anggota DPR RI Dapil Papua Apresiasi Dana Otsus Tak Masuk Pos Efisiensi Anggaran
Riza menambahkan, sebanyak 550 pengusaha mikro di Garut telah menerima SHAT yang bisa digunakan sebagai jaminan pinjaman. Mereka dipilih berdasarkan kriteria seperti memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), aktif memproduksi minimal setahun, dan memiliki aset usaha bersertifikat.
Ia optimistis langkah ini akan memperkuat kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta membuka lapangan kerja yang lebih berkualitas. (ant)