Baca Koran belitongekspres Online - Belitong Ekspres

Ekonom Sarankan Program MBG Sebaiknya Dimulai dengan Uji Coba di Sekolah Rakyat

Ilustrasi siswa saat menyantap makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG)-Dery Ridwansah-JawaPos.com

BELITONGEKSPRES.COM - Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho menilai penerapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dimulai dengan uji coba terbatas di Sekolah Rakyat sebelum diterapkan secara nasional. 

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan ketepatan sasaran, efisiensi distribusi, sekaligus memberikan ruang evaluasi yang lebih mudah.

Ia menekankan jumlah Sekolah Rakyat yang relatif lebih sedikit dibanding sekolah umum dapat mempermudah pengawasan dan distribusi. Sebagian besar muridnya juga berasal dari keluarga miskin atau rentan, sehingga bantuan lebih tepat diterima oleh kelompok yang membutuhkan.

“Dicoba dulu, berhasil atau tidak. Kita juga tidak perlu studi panjang, bisa belajar dari pengalaman negara lain,” kata Wisnu saat ditemui di El Building, Jakarta, Kamis 25 September.

BACA JUGA:BGN: Program MBG Sudah Jangkau 29,8 Juta Penerima Manfaat di 8.018 SPPG

BACA JUGA:Tips Cegah Kasus Program MBG, dari Pilih Bahan hingga Makanan Siap Santap

Wisnu menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh, termasuk model desentralisasi pengelolaan program makan bergizi sebagaimana diterapkan di banyak negara. Menurutnya, tidak realistis jika satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus melayani hingga 20.000 penerima manfaat per hari tanpa mengorbankan kualitas.

“Pemerintah sebaiknya tidak menghentikan program, tetapi menahan laju pelaksanaannya untuk melihat kondisi di lapangan dan menentukan pilot project,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pemangkasan anggaran MBG membuat biaya per porsi turun dari Rp10.000 menjadi Rp6.000–Rp8.000 di lapangan. Selain itu, dominasi penyedia katering besar yang dekat dengan pusat kekuasaan berpotensi mematikan usaha kecil seperti kantin sekolah atau katering rumahan yang terbiasa menyediakan makanan sehat bagi anak.

Karena itu, Wisnu mendorong sinergi lebih kuat antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Gizi Nasional (BGN) agar kebijakan MBG lebih adil, transparan, dan tepat sasaran. Menurutnya, implementasi di Sekolah Rakyat bisa menjadi bukti nyata keberhasilan program sebelum diperluas ke skala lebih besar. (beritasatu)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan