Fraksi Gerindra Setuju Stop Tunjangan DPR, Kunjungan ke Luar Negeri Dilarang

BELITONGEKSPRES.COM - Fraksi Partai Gerindra menyatakan komitmennya untuk menghentikan sejumlah tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Selain itu, seluruh anggota fraksi juga dilarang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri demi menjaga kepercayaan publik.

Ketua Fraksi Gerindra DPR, Budisatrio Djiwandono, menegaskan bahwa keputusan ini diambil setelah mendengar langsung keluhan masyarakat. “Kami siap meninjau ulang dan menghentikan tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan rakyat. Fraksi Gerindra harus menunjukkan keberpihakan nyata,” ujarnya, Minggu 31 Agustus.

Budisatrio menekankan pentingnya kehadiran anggota DPR di tengah masyarakat. Ia menginstruksikan agar seluruh anggota Fraksi Gerindra turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan keresahan rakyat, sekaligus mengingatkan agar setiap wakil rakyat bersikap lebih empati dan peka terhadap kondisi saat ini. “Tidak ada satu pun anggota fraksi yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri,” tegasnya.

Wakil Ketua DPP Partai Gerindra itu juga menyampaikan bahwa kebijakan ini sejalan dengan instruksi Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Menurutnya, seluruh anggota DPR harus hadir bersama rakyat, menyerap aspirasi, dan menjaga amanah kepercayaan publik melalui sikap serta tindakan yang pantas.

BACA JUGA:Didemo Besar-besaran, 6 Fraksi DPR RI Sepakat Evaluasi Tunjangan DPR

BACA JUGA:Kursi DPR Ahmad Sahroni Kosong, Ini Calon yang Berpeluang Gantikan Posisinya

Dalam kesempatan tersebut, Budisatrio turut menyampaikan belasungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka dalam aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Ia menilai tragedi itu mencerminkan kekecewaan masyarakat yang seharusnya dijadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola bernegara.

“Atas nama pribadi dan Fraksi Gerindra, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban di Jakarta, Makassar, dan kota lainnya. Demokrasi berdiri di atas kebebasan berpendapat, dan kebebasan itu tidak hanya dijamin tetapi juga harus dilindungi,” ucapnya.

Budisatrio menambahkan, permintaan maaf tulus disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, seraya berjanji Gerindra akan terus berupaya membangun demokrasi yang lebih sehat dan adil. (ant)