Belum Ada Kenaikan Gaji PNS dan Rekrutmen Baru pada 2026, RAPBN Difokuskan ke Program Prioritas

BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah memastikan belum ada kebijakan terkait perekrutan baru maupun kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) pada 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, kapasitas fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 lebih banyak dialokasikan untuk program-program prioritas nasional sehingga ruang fiskal untuk ASN masih terbatas.

Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu. Ia menegaskan bahwa hingga kini belum dilakukan kajian mengenai rekrutmen maupun penyesuaian gaji PNS, namun koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tetap berjalan, khususnya terkait kebutuhan formasi. Meski begitu, keputusan tetap harus menyesuaikan dengan kapasitas fiskal yang tersedia.

Postur RAPBN 2026 dirancang dengan defisit Rp636,8 triliun atau 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Belanja negara ditargetkan mencapai Rp3.786,5 triliun, tumbuh 7,3 persen dari outlook 2025. Belanja pemerintah pusat (BPP) ditetapkan Rp3.136,5 triliun atau naik 17,8 persen, terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.498,3 triliun dan belanja non-K/L Rp1.638,2 triliun.

Kenaikan anggaran tersebut terutama dialokasikan untuk delapan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, pembangunan desa serta UMKM, pertahanan semesta, hingga percepatan investasi dan perdagangan global. Anggaran program MBG sendiri naik Rp330 triliun.

BACA JUGA:Prabowo: Pembentukan Danantara untuk Percepat Arus Investasi dan Ciptakan Lapangan Kerja

BACA JUGA:Pemerintah Hanya Sisihkan Rp6,3 Triliun dari APBN 2026 untuk IKN, Turun Tajam dari 2025

Sementara itu, anggaran transfer ke daerah (TKD) justru turun 24,8 persen menjadi Rp650 triliun, sejalan dengan penyesuaian kebijakan fiskal nasional yang mendorong kemandirian fiskal daerah.

Di sisi lain, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8 persen dari outlook APBN 2025. Pertumbuhan itu didorong oleh penerimaan pajak yang ditargetkan naik 13,5 persen menjadi Rp2.357,7 triliun. Penerimaan kepabeanan dan cukai juga diproyeksikan naik 7,7 persen menjadi Rp33,43 triliun, sehingga total penerimaan perpajakan ditetapkan Rp2.692 triliun atau tumbuh 12,8 persen.

Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diperkirakan Rp455 triliun, turun 4,7 persen dari outlook 2025 karena hilangnya setoran dividen BUMN yang dialihkan ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. (ant)