Menkomdigi Temui Pengembang Game Roblox, Minta Pembenahan Sistem Agar Sesuai Aturan Perlindungan Anak

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menggelar pertemuan dengan pengembang gim Roblox, yang belakangan menuai perhatian dan kekhawatiran orang tua di Indonesia. Selain dari kalangan orang tua, kritik juga datang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang menilai platform tersebut memuat banyak konten kekerasan.

Usai pertemuan di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis 14 Agustus, Meutya melalui keterangan tertulis menegaskan bahwa Roblox diminta segera melakukan pembenahan sistem agar sesuai dengan aturan perlindungan anak di Indonesia. 

Ia menekankan pentingnya penghormatan terhadap regulasi yang berlaku, mengingat kekhawatiran terkait paparan konten dan interaksi tidak layak di dalam gim tersebut semakin meningkat. Bahkan, Kemendikdasmen sebelumnya telah mengimbau para siswa untuk tidak memainkan Roblox.

Langkah pembenahan yang diminta mencakup pembatasan akses komunikasi antar pengguna anak, penyaringan ketat terhadap konten buatan pengguna yang mengandung unsur vulgar, serta peningkatan kejelasan fitur kontrol orang tua (parental control). Menurut Meutya, kebijakan ini bertujuan memastikan anak-anak Indonesia terlindungi dari potensi risiko di ruang digital.

BACA JUGA:KPAI Desak Pemerintah Blokir Gim Online yang Mengandung Unsur Kekerasan, Roblox & Free Fire Termasuk

BACA JUGA:Menkomdigi Sebut Belum Ada Rencana Resmi untuk Memblokir Roblox di Indonesia

Sejak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada 2022, Roblox diharapkan dapat menjadi contoh platform yang memprioritaskan keselamatan pengguna muda. Meutya menilai, peran aktif pengembang dalam membangun ekosistem internet yang aman, bermanfaat, dan produktif akan menciptakan ruang digital yang nyaman untuk belajar, bermain, dan berkarya.

Ia menambahkan, pemerintah akan memberikan waktu bagi Roblox untuk melaksanakan pembenahan dan melakukan evaluasi berkala guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi di Indonesia. (jpc)