Wacana Pilkada Lewat DPRD Masih Dikaji, Wamendagri Sebut Harus Komprehensif dan Demokratis

BELITONGEKSPRES.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD masih berada dalam tahap pengkajian oleh pemerintah. Dalam kunjungan kerja ke Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu 2 Agustus, ia menyebutkan bahwa kajian ini melibatkan berbagai pihak dan mempertimbangkan seluruh aspek secara menyeluruh.

Menurut Bima, sistem pemilihan oleh DPRD bisa menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan memperkuat koordinasi antarlembaga. Namun, ia menekankan bahwa perubahan tersebut tidak bisa diputuskan secara sepihak. “Konstitusi menyebutkan kepala daerah dipilih secara demokratis. Itu bisa berarti langsung oleh rakyat atau lewat DPRD, tapi tidak bisa ditunjuk begitu saja,” jelasnya.

Bima juga menambahkan bahwa makna "demokratis" dalam konteks pilkada tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional, dan karena itu perlu kajian lintas sektor bersama Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kemenko Polhukam, dan DPR.

BACA JUGA:Jaga Stabilitas Keuangan, OJK Bakal Tinjau Ulang Aturan Rekening Dormant

BACA JUGA:Tak Cukup Tutup Situs, Komdigi Bersama PPATK Blokir Rekening Pelaku Terindikasi Judol

Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD pertama kali mencuat pada Desember 2024, saat Presiden Prabowo Subianto menyoroti tingginya ongkos politik di Indonesia. Ia mengusulkan sistem pilkada melalui DPRD sebagai alternatif efisien untuk menekan biaya pemilu langsung. Gagasan ini kemudian diperkuat oleh pernyataan Muhaimin Iskandar pada Juli 2025 yang mendukung opsi pemilihan lewat DPRD atau bahkan penunjukan langsung oleh pemerintah pusat.

Meski kontroversial, wacana ini menandai adanya upaya pemerintah meninjau ulang sistem politik lokal demi efisiensi dan stabilitas pemerintahan. (beritasatu)