160 Guru Sekolah Rakyat Ramai-Ramai Mundur, Ada Apa?

BELITONGEKSPRES.COM - Sebanyak 160 guru dari program Sekolah Rakyat dilaporkan mengundurkan diri secara massal karena lokasi penugasan yang terlalu jauh dari tempat tinggal. Fenomena ini memunculkan kritik tajam terkait minimnya integrasi lintas sektor dalam perencanaan pembangunan program pendidikan berbasis komunitas tersebut.

Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menilai bahwa pengunduran diri ratusan guru mencerminkan persoalan mendasar dalam penyediaan fasilitas pendukung di lokasi penempatan. Menurutnya, guru tidak akan betah mengajar jika kebutuhan dasarnya saja belum terpenuhi.

"Bagaimana guru bisa betah mengajar kalau mereka ditempatkan di lokasi yang bahkan kebutuhan dasarnya saja tidak tersedia?" ujar Irine kepada wartawan, Selasa 29 Juli.

Data dari Kementerian Sosial (Kemensos) menunjukkan bahwa penempatan tenaga pengajar Sekolah Rakyat mengacu pada sistem rekrutmen nasional yang dikelola Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB. Saat ini, ada 100 Sekolah Rakyat yang melayani lebih dari 9.700 siswa di berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil dan 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

BACA JUGA:Program MBG Terbukti Tingkatkan Konsentrasi dan Fokus Belajar Anak

BACA JUGA:Tak Ada Rekrutmen PNS Tahun Ini, Hanya Formasi PPPK Terbatas

Irine menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat. Ia menyoroti bahwa pembangunan sekolah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan akomodasi guru. Contohnya, di Maluku Utara daerah pemilihannya masih ditemukan sekolah rakyat tanpa fasilitas dasar yang memadai.

Ia bahkan mempertanyakan keberadaan sarana air minum (SPAM) dan fasilitas sanitasi di sekolah-sekolah tersebut. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak sekadar membangun demi memenuhi target, melainkan juga mempertimbangkan dampak langsung terhadap masyarakat sekitar.

“Jangan sekali-sekali memprioritaskan program prioritas pemerintah pusat dari Pak Prabowo, dibangun, dilakukan, tetapi meninggalkan masyarakat sekitar,” tegasnya.

Irine juga mendesak Kemensos untuk memperkuat kerja sama dengan Kementerian PUPR, PLN, serta pemerintah daerah agar penyediaan akomodasi dan transportasi untuk guru bisa diatasi. Banyak dari guru yang mengundurkan diri karena harus menempuh jarak puluhan kilometer tanpa sarana transportasi memadai atau tempat tinggal layak.

BACA JUGA:KPK Kaji Kemungkinan Banding Atas Vonis Hasto 3,5 Tahun Penjara

BACA JUGA:Rekening Bank Jarang Dipakai Bisa Dibekukan, Ini Penjelasan Resmi PPATK

“Masalah utamanya adalah jarak. Kalau tidak ada mess atau hunian sementara untuk guru, mereka jelas akan memilih mundur,” tambahnya.

Irine pun menegaskan bahwa konsep Sekolah Rakyat sebagai akses pendidikan gratis bagi keluarga miskin adalah inisiatif yang baik. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang terstruktur, terintegrasi, dan berpihak pada kebutuhan lapangan.