Investasi dan Riset Genjot Pertumbuhan Ekonomi Transmigrasi NTT

SUMBA BARAT DAYA, BELITONGEKSPRES.COM – Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi terus menggenjot pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), lewat strategi investasi dan penguatan riset berbasis potensi wilayah. 

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa langkah ini menjadi kunci utama untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah tersebut.

Dalam kunjungan kerjanya ke tiga kabupaten di NTT, yakni Sumba Timur, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya, Iftitah menyampaikan bahwa wilayah-wilayah itu masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi.

Angka kemiskinan berkisar antara 26 hingga 28 persen. Karena itu, pendekatan pembangunan ekonomi berbasis investasi akan diprioritaskan untuk mengubah wajah kawasan transmigrasi.

BACA JUGA:Menggunakan Analisis SWOT dalam Investasi Pribadi: Kenali Diri, Maksimalkan Cuan

BACA JUGA:Dorong Gaya Investasi Kolaboratif, IPOT Luncurkan Wealth Creation Platform

“Pertama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui investasi, hilirisasi, dan industrialisasi,” ujar Iftitah dalam pernyataan di Sumba Barat Daya, Sabtu (19/7/2025), dikutip dari Antara.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Transmigrasi akan mengirimkan sekitar 40 peneliti dari sejumlah universitas ternama di Indonesia ke tiga kabupaten tersebut.

Para peneliti akan memetakan potensi ekonomi lokal serta mencari peluang yang bisa dikembangkan untuk menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi masuk.

Menurut Iftitah, riset ini sangat penting agar pembangunan berbasis data dapat menghasilkan pertumbuhan yang merata dan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

BACA JUGA:Jangan Investasi Asal-asalan! Pahami Dulu Siklus Ekonomi Ini

BACA JUGA:Hindari Bias Ini! Mental Accounting Bisa Bikin Salah Alokasi Investasi

Selain itu, kementeriannya juga tengah menjajaki kemungkinan pemberian insentif khusus bagi kawasan transmigrasi di NTT, termasuk relaksasi fiskal maupun insentif perpajakan.

“Mungkin perlu ada semacam insentif khusus. Apakah misalkan keringanan pajak atau relaksasi keuangan dan lainnya. Itu akan kami diskusikan dengan Menteri Keuangan,” ujarnya.