Program Beras SPHP Kembali Digulirkan, Pemerintah Siapkan Distribusi 1,3 Juta Ton Hingga Akhir 2025

BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah kembali menggulirkan program bantuan pangan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai langkah konkret untuk menjaga kestabilan harga dan menjamin keterjangkauan beras bagi masyarakat. 

Melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), program SPHP dijadwalkan berlangsung selama enam bulan, dimulai pada Juli hingga Desember 2025, dengan target distribusi nasional mencapai 1.318.826 ton beras medium.

Di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), Perum Bulog mendapat alokasi sebesar 23.607 ton. Pimpinan Wilayah Bulog NTB, Sri Muniati, menyatakan bahwa pihaknya siap menjalankan amanat tersebut dengan menggencarkan kolaborasi lintas sektor, sesuai arahan dari Surat Kepala Bapanas Nomor 173 yang terbit pada 8 Juli 2025. 

Dalam kunjungannya ke Pasar Pagutan, Mataram, Minggu 13 Juli, Sri Muniati menyampaikan komitmen Bulog NTB untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan beras di pasaran tetap terjaga.

BACA JUGA:Indonesia Kebanjiran Investasi Global: Dari Aluminium, AI, hingga Energi Bersih

BACA JUGA:Prabowo Ingin Lebih Banyak Investasi Eropa di Indonesia, CEPA Jadi Terobosan Besar

Bulog NTB telah merancang strategi distribusi melalui empat jalur utama yang mencakup pengecer di pasar rakyat, koperasi desa Merah Putih, kios pangan binaan pemerintah daerah, serta program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. 

Pendekatan multisaluran ini diyakini mampu menjangkau masyarakat secara lebih merata, terutama di wilayah terpencil atau daerah yang rentan terhadap inflasi pangan.

Distribusi beras SPHP tidak hanya menargetkan ketersediaan, tetapi juga fokus pada isu keterjangkauan harga. Beras yang disalurkan merupakan beras medium berkualitas dalam kemasan 5 kilogram, dengan harga dari gudang Bulog ditetapkan sebesar Rp11.000 per kilogram, atau Rp55.000 per kemasan. Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan Rp12.500 per kilogram atau Rp62.500 per pak. 

Ini berarti masyarakat bisa mendapatkan beras SPHP dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar yang saat ini telah menembus Rp13.000 per kilogram. Sri Muniati menegaskan bahwa SPHP menjadi alternatif ekonomis tanpa mengorbankan kualitas, sangat relevan di tengah tekanan daya beli masyarakat.

BACA JUGA:Tarif Impor AS untuk Produk Indonesia Ditunda, Airlangga Pastikan Tak Ada Tambahan Tarif BRICS

BACA JUGA:Tak Bertahan Lama, 8 Bisnis Artis Ini Resmi Bangkrut Meski Sempat Hits

Pengawasan distribusi juga menjadi fokus utama. Bulog NTB menggandeng Satgas Pangan, aparat TNI/Polri, dan dinas terkait untuk mengawal proses penyaluran di lapangan agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Tindakan tegas akan diberikan kepada pengecer yang melanggar ketentuan harga atau menyalurkan beras di luar sasaran program. “Kalau ada pengecer yang menjual di atas harga yang ditentukan, akan kita tindak tegas. Bisa diberi peringatan sampai pemutusan kerja sama,” tegas Sri Muniati.

Dengan pasokan yang stabil dan harga yang terkendali, program SPHP diharapkan menjadi solusi efektif pemerintah dalam menahan laju inflasi pangan sekaligus menjaga daya beli masyarakat hingga akhir tahun ini. (beritasatu)