Program Makan Bergizi Gratis Sudah Jangkau 7 Juta Penerima

BELITONGEKSPRES.COM - Hingga awal Juli 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) telah menjangkau hampir tujuh juta penerima manfaat. Capaian ini menjadi tonggak penting dari target nasional yang mencakup 82 juta penerima manfaat.

"Jumlah ini bahkan sudah melampaui total penduduk Singapura," ujar Redy Hendra Gunawan, Staf Khusus BGN, dalam pernyataan di Jakarta, Minggu 6 Juli.

Layanan pemenuhan gizi berbasis wilayah yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga terus bertambah pesat. Per pekan pertama Juli, tercatat sebanyak 1.873 unit SPPG telah aktif beroperasi di berbagai daerah. Dalam waktu dekat, sebanyak 473 unit tambahan dijadwalkan mulai beroperasi, sehingga totalnya akan mendekati 2.200 unit.

Jumlah tersebut melampaui target awal BGN yang memproyeksikan 1.994 unit SPPG beroperasi hingga akhir Juli. Percepatan ini juga turut mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Redy mencatat bahwa hampir 100 ribu tenaga kerja langsung telah terserap dalam pelaksanaan program MBG sejauh ini.

BACA JUGA:Banyak Ditemukan Rekening Dormant, Kemensos Gandeng PPATK Salurkan Bansos

BACA JUGA:Kejagung Berhasil Ungkap Kasus Besar, Prabowo Dinilai Serius Lawan Korupsi

Tak hanya memberikan manfaat gizi kepada masyarakat, program ini juga memberi dampak positif pada sektor ekonomi lokal. Sekitar 10 ribu pelaku UMKM, koperasi, serta Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) telah dilibatkan sebagai penyedia bahan baku untuk kebutuhan operasional SPPG. Sinergi antara sektor publik dan pelaku usaha lokal menjadi kunci keberhasilan distribusi menu bergizi kepada jutaan penerima manfaat.

Redy menambahkan bahwa pihaknya sedang mempercepat proses verifikasi terhadap sekitar 4.000 unit SPPG tambahan yang sedang dalam tahap evaluasi. Target ambisius BGN adalah menjangkau 24 juta penerima manfaat pada Agustus 2025 dengan total 8.000 unit SPPG yang tersebar secara nasional.

"Kami berharap seluruh proses operasional SPPG bisa berjalan dengan standar yang sudah ditetapkan untuk memastikan kualitas pelayanan dan mencegah risiko yang tidak diinginkan," pungkas Redy. (antara)