Banyak Ditemukan Rekening Dormant, Kemensos Gandeng PPATK Salurkan Bansos

BELIOTNGEKSPRES.COM - Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) benar-benar tepat sasaran. Langkah ini diambil menyusul temuan banyaknya rekening keluarga penerima manfaat (KPM) yang terindikasi dormant atau tidak aktif bertransaksi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan data penyaluran bansos kepada PPATK, termasuk permasalahan yang muncul sepanjang penyaluran bansos triwulan II tahun 2025. Temuan awal menunjukkan sejumlah rekening penerima hanya digunakan untuk menerima transfer, tanpa aktivitas transaksi lainnya.

“Kami mohon bantuan PPATK untuk melakukan analisis terhadap rekening penerima bansos agar akurat dan benar-benar diterima oleh yang berhak,” ujar Gus Ipul usai bertemu Ketua PPATK, Ivan Yustiavanda, di Jakarta, Jumat 4 Juli.

Analisis dari PPATK akan menjadi dasar evaluasi dalam memastikan validitas data penerima. Ketua PPATK menyebutkan, sejauh ini pihaknya telah menemukan sejumlah anomali data dan akan segera menyerahkannya ke Kemensos untuk ditindaklanjuti. Menurut Ivan, kolaborasi ini penting demi menciptakan distribusi bantuan yang lebih transparan dan akuntabel.

BACA JUGA:Kejagung Berhasil Ungkap Kasus Besar, Prabowo Dinilai Serius Lawan Korupsi

BACA JUGA:Hati-hati Bercanda! Ucapkan 'Anjing' ke Seseorang Bisa Terancam Pidana, Segini Hukumannya

Per 1 Juli 2025, pemerintah telah menyalurkan lebih dari Rp 20 triliun bansos triwulan II ke belasan juta KPM. Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjangkau lebih dari 8 juta KPM dengan total anggaran Rp 5,8 triliun, atau setara 80,49% dari target. Sementara bansos Sembako sudah diterima oleh lebih dari 15 juta KPM dengan nilai Rp 9,2 triliun. Penebalan bansos tambahan senilai Rp 200 ribu per bulan untuk dua bulan telah disalurkan kepada 15 juta dari total 18,3 juta KPM, senilai Rp 6,19 triliun.

Namun, tercatat masih ada sekitar 3,6 juta KPM yang belum menerima bantuan. Salah satu penyebabnya adalah peralihan sistem penyaluran dari PT Pos ke bank-bank Himbara, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017. Saat ini, penyaluran secara tunai hanya diperbolehkan untuk kelompok rentan seperti lansia non-potensial, penyandang disabilitas berat, eks penderita penyakit kronis, komunitas adat terpencil, dan warga di wilayah tanpa akses perbankan.

Selain itu, ada pula 629.513 KPM baru yang belum memiliki rekening meskipun sudah tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menggantikan DTKS sebagai basis penyaluran. Sejumlah rekening lainnya juga masih dalam proses verifikasi oleh PPATK untuk memastikan tidak ada penyaluran yang salah sasaran.

Kemensos berharap kerja sama lintas lembaga ini dapat mempercepat pencairan bansos yang tertunda dan meningkatkan akurasi distribusi bantuan sosial ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (jawapos)