Kebijakan Pro Rakyat Dinilai Lebih Efektif Pulihkan Ekonomi

BELITONGEKSPRES.COM - Pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 4,87% secara tahunan (YoY) pada kuartal I 2025, jauh di bawah ekspektasi pasar. Angka ini mencerminkan tekanan berat dari ketidakpastian ekonomi global yang belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan.

Celios: Penurunan Masih Wajar, tapi Perlu Diwaspadai

Menurut Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, tren perlambatan tersebut masih dalam batas wajar sebagai bagian dari siklus ekonomi. Namun ia mengingatkan, jika tren ini terus berlangsung dari tahun ke tahun, maka Indonesia berisiko mengalami stagnasi ekonomi jangka panjang.

“Dulu di era Presiden SBY, pertumbuhan bisa 6,5%. Di era Jokowi turun jadi 5%. Sekarang di awal masa pemerintahan Prabowo, kami khawatir akan makin turun,” ujar Nailul kepada Beritasatu.com, Minggu, 25 Mei 2025.

BACA JUGA:Ekonomi Lesu, Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan Efisiensi Anggaran

BACA JUGA:Danantara Indonesia Perkuat Investasi Strategis Indonesia-China di Beijing

Lemahnya Konsumsi Rumah Tangga Jadi Sorotan

Salah satu indikator utama yang melemah adalah konsumsi rumah tangga selama Ramadan 2025. Biasanya, periode ini menjadi momen penggerak ekonomi nasional, tetapi kali ini justru lesu.

“Kita masih menjalankan pendekatan business as usual. Tidak ada kebijakan yang benar-benar keluar dari pola lama,” tegas Nailul.

Ia menyoroti bahwa sektor-sektor strategis seperti pertambangan belum digarap maksimal, sementara belanja negara masih banyak dialokasikan untuk program yang dinilai kurang produktif.

Program Jangka Panjang Tidak Cukup untuk Pulihkan Ekonomi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu contoh program yang dinilai belum memberikan dampak jangka pendek terhadap ekonomi.

BACA JUGA:Ekspor Beras Dipertimbangkan, Pemerintah Pastikan Kebutuhan Dalam Negeri Aman

BACA JUGA:Realisasi Program Makan Bergizi Gratis Tembus Rp 3 Triliun per Mei 2025

“MBG penting, tapi manfaatnya baru terasa 8–10 tahun ke depan. Kita butuh kebijakan yang langsung memicu konsumsi, seperti subsidi upah atau pupuk bersubsidi,” jelas Nailul.

Empat Strategi Pemulihan Ekonomi Pro Rakyat

Untuk mengatasi perlambatan ekonomi, Nailul menyarankan empat strategi utama yang berorientasi pada rakyat:

1. Dorong konsumsi rumah tangga melalui kebijakan pro rakyat.
2. Salurkan insentif langsung seperti bansos dan subsidi upah.
3. Jaga kesehatan fiskal, terutama dari sisi penerimaan negara.
4. Tingkatkan belanja pemerintah, khususnya di daerah yang bergantung pada APBN.

Target 8% Pertumbuhan Dinilai Tidak Realistis

Nailul menyatakan bahwa jika tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, maka peningkatan pertumbuhan mungkin baru terasa mulai tahun 2028.