Realisasi Program Makan Bergizi Gratis Tembus Rp 3 Triliun per Mei 2025

BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah terus tancap gas dalam merealisasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 21 Mei 2025, Kementerian Keuangan mencatat anggaran yang sudah terserap mencapai Rp 3 triliun, naik dari Rp 2,4 triliun pada akhir April. 

Program ini ditujukan untuk anak sekolah serta ibu hamil dan menyusui sebagai upaya memperkuat fondasi gizi nasional.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, anggaran tersebut telah digunakan untuk menjangkau lebih dari 3,9 juta penerima manfaat, yang dilayani oleh 1.386 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang tersebar di berbagai wilayah.

“Total realisasi hingga 21 Mei mencapai Rp 3 triliun. Dapur umum yang aktif kini sudah mencapai 1.386 unit,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Mei 2025 di Jakarta Pusat, Jumat 23 Mei.

BACA JUGA:Penghapusan Batas Usia Kerja Dinilai Bisa Buka Peluang Baru di Tengah Gelombang PHK

BACA JUGA:Pemerintah Mulai Groundbreaking Proyek Hilirisasi Strategis Rp 730 Triliun pada Juni 2025

Target Melonjak: 82,9 Juta Penerima pada Kuartal IV

Jumlah penerima manfaat MBG akan melonjak signifikan tahun ini. Dari sebelumnya 17,9 juta orang, kini targetnya naik drastis menjadi 82,9 juta yang mencakup anak-anak dari jenjang TK hingga SMA, serta ibu hamil, menyusui, dan balita.

“Dari 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil-balita, target diperluas jadi 82,9 juta orang yang harus tercapai pada Kuartal IV tahun ini. APBN akan disiapkan untuk itu,” tambah Suahasil.

Butuh 30.000 Dapur Umum, Anggaran Tambahan Rp 50 Triliun

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebut sejak program resmi dimulai pada 6 Januari 2025, MBG telah memberi makan 570.000 anak sekolah dengan dukungan 190 SPPG di 26 provinsi. Hingga awal Mei, jumlah SPPG melonjak jadi 1.295 yang tersebar di 38 provinsi.

Namun, untuk menjangkau seluruh target penerima, BGN memperkirakan Indonesia butuh hingga 30.000 dapur umum. Tambahan anggaran Rp 50 triliun pun diperlukan di luar pagu anggaran saat ini yang sebesar Rp 71 triliun.

“Kami juga menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah, kementerian, BUMN, TNI-Polri, dan pihak swasta untuk memastikan program berjalan lancar,” kata Dadan.

Dengan langkah masif ini, program MBG tidak hanya menargetkan pemenuhan gizi, tetapi juga membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan memperkuat sinergi lintas sektor. (jawapos)