BGN Minta SPPG Berani Tolak Bahan Baku Berkualitas Rendah untuk Program MBG

BELITONGEKSPRES.COM - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar berani menolak bahan baku berkualitas rendah demi memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan lancar tanpa kendala di masa depan.

“Untuk memperketat pengawasan, kami mulai memperbaiki SOP dengan standar yang lebih ketat, transparan, cepat, dan tepat waktu. Fokus pertama adalah pada pemilihan bahan baku yang harus segar dan berkualitas. Kepala SPPG dan timnya wajib berani menolak bahan baku yang tidak memenuhi standar,” ujar Dadan di Kabupaten Bandung, Senin.

Pengetatan berikutnya adalah mempercepat waktu produksi dan pengiriman makanan, serta menerapkan protokol keamanan selama proses pengantaran dari dapur ke sekolah. Hal ini penting mengingat masalah yang muncul sebelumnya terkait proses memasak yang terlalu lama.

Selain itu, waktu pengantaran dibatasi untuk menjaga kualitas makanan, termasuk ketatnya mekanisme penyimpanan dan penyerahan di sekolah. Makanan harus segera dikonsumsi saat sampai agar kualitasnya tetap terjaga.

BACA JUGA:Pelatihan Kompetensi Guru Sekolah Rakyat Jadi Prioritas Pemerintah

BACA JUGA:Satgas Damai Cartenz Ungkap Oknum Polisi Jual Amunisi ke Jaringan OPM

Dadan juga menekankan perlunya uji organoleptik meliputi pengecekan tampilan, aroma, rasa, dan tekstur sebelum makanan dibagikan. “Makanan harus dibuka, dicium, dan dicicipi dulu. Jika kualitasnya bagus, baru disalurkan. Jika tidak, harus ditarik kembali,” tegasnya.

Penting juga dilakukan pelatihan rutin bagi penjamah makanan setiap dua bulan sekali, sebagai bentuk penyegaran. Pelatihan ini dilakukan bersama berbagai pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan, Ketahanan Pangan, dan BPOM, serta diadakan setiap Sabtu dan Minggu.

Selain peningkatan SOP, BGN juga fokus pada aspek transparansi dana. Kini, SPPG tidak diperkenankan beroperasi tanpa rekening virtual yang diverifikasi dua pihak dan uang muka untuk 10 hari ke depan. Dana modal sekitar Rp450 juta diberikan untuk pengelolaan makanan dalam kurun waktu tersebut, tanpa boleh memakai uang mitra lain.

Sebelumnya, pada awal Mei 2025, sebanyak 400 pelajar di Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya diduga mengalami keracunan akibat makanan dari program MBG. Data dari Dinas Pendidikan setempat menunjukkan siswa terdampak berasal dari jenjang TK hingga SMP.

Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut selama tiga bulan sejak pelaksanaan MBG, sekitar 320 siswa diduga keracunan makanan dari paket MBG di beberapa daerah. Angka ini setara dengan 0,0156 persen dari total penerima manfaat yang mencapai 2,05 juta anak per Maret 2025. (antara)