Antisemitisme Jadi Alat Perkuat Cengkeraman Otoritas di Universitas AS

Shulamit Aloni, mantan Menteri Pendidikan Israel, dalam wawancara dengan Democracy Now (media berbasis di New York, AS) pada Agustus 2002 lampau, pernah menyatakan bahwa antisemitisme itu sebenarnya hanyalah sebuah trik atau tipuan.

Secara detail, pernyataan itu terungkap saat sang pewawancara bertanya bahwa "Kerap kali bila di AS ada yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintahan Israel, maka orang-orang itu akan disebut sebagai antisemit. Apa tanggapan Anda sebagai seorang warga Israel yang juga penganut Yahudi?"

Aloni menjawab bahwa "Well, (antisemit) itu adalah trik, dan kami selalu menggunakannya. Ketika dari Eropa ada yang mengkritik Israel, maka kami mengungkit tentang Holokaus (genosida terhadap orang Yahudi di Eropa pada Perang Dunia II)."

Dia melanjutkan bahwa "Ketika ada orang di negara ini (AS) yang mengkritik Israel, maka mereka adalah antisemit. Dan organisasi yang melakukan ini kuat, serta memiliki banyak uang, serta ikatan antara Israel dan lembaga Amerika Yahudi sangatlah kuat dan mereka sangat kuat pula di negara ini (AS)."

BACA JUGA:Upaya Penanggulangan Mafia Hukum dan Peradilan di Indonesia: Tantangan dan Solusi

Antisemit atau antisemitisme kerap dimaknai sebagai bentuk prasangka, kebencian, atau diskriminasi terhadap orang Yahudi. Secara historis, hal ini telah menyebabkan beberapa peristiwa yang sangat mengerikan, seperti Holokaus pada Perang Dunia II.

Namun, sebenarnya Semit itu sendiri merupakan istilah teknis yang merujuk kepada rumpun keluarga bahasa yang mencakup bahasa Ibrani (bahasa orang Yahudi) serta bahasa Arab. Jadi secara teknis, bentuk prasangka dan kebencian serta diskriminasi terhadap Arab bisa saja disebut Antisemit.

Namun dalam media global saat ini, istilah Antisemit secara khusus telah dibiaskan hanya kepada orang Yahudi, dan bukan kelompok Semit lainnya.

Terkait dengan Antisemit, Pemerintahan Trump telah menuding bahwa beberapa universitas terkemuka di AS menyembunyikan gerakan antisemitisme, khususnya yang berhubungan dengan aktivitas kampus yang mengkritik langkah yang telah dilakukan otoritas Israel.

Tudingan ini sebagian besar didasarkan pada Perintah Eksekutif 13899, yang ditandatangani pada Desember 2019, yang bertujuan untuk memerangi antisemitisme dengan memperluas interpretasi Titel VI Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964.

BACA JUGA:AI: Praktek dan RUU Penyiaran

Meskipun Titel VI melarang diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, atau asal negara dalam program yang menerima bantuan keuangan federal, tidak secara eksplisit mencakup agama.

Perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Trump tersebut ternyata memperluas perlindungan kepada mahasiswa Yahudi dengan menafsirkan diskriminasi terhadap mereka sebagai pelanggaran Titel VI, bahkan ketika diskriminasi tersebut didasarkan pada agama, asalkan dikaitkan dengan asal negara atau ras.

Perintah tersebut juga mengadopsi definisi antisemitisme dari Aliansi Mengenang Holokaus Internasional (IHRA), yang mencakup bentuk-bentuk kritik tertentu terhadap Israel, seperti menolak hak orang Yahudi untuk menentukan nasib sendiri atau menerapkan standar ganda terhadap Israel.

Melanggar kebebasan berpendapat