Menkeu: Efisiensi Anggaran Tetap Jadi Fokus dalam APBN 2026

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran akan tetap menjadi fokus dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. 

Kebijakan ini melanjutkan strategi pengelolaan fiskal yang diterapkan dalam APBN 2025, dengan tujuan menciptakan tata kelola keuangan negara yang lebih optimal dan berkelanjutan.

"Tentunya nanti hasil dari 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026 juga," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat 14 Februari.

Sri Mulyani menekankan bahwa meskipun efisiensi menjadi fokus utama, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan publik dan program sosial. Ia memastikan bahwa kebijakan penghematan tidak akan mengorbankan kebutuhan masyarakat.

BACA JUGA:Wamen ESDM: Pemerintah Siapkan Sebanyak 35 Proyek Hilirisasi Senilai Rp2.000 Triliun

BACA JUGA:Sri Mulyani Sebut Pemindai Kontainer X-Ray Akan Diterapkan di Seluruh Pelabuhan

"Walaupun skala pembahasannya masih kecil, pelayanan publik tidak dikorbankan. Berbagai target, terutama belanja sosial, tidak akan dikurangi," jelasnya.

Program bantuan sosial (bansos) pun dipastikan tetap berjalan seperti biasa tanpa terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah upaya peningkatan efektivitas belanja negara.

Dalam prosesnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap seluruh anggaran kementerian dan lembaga. Langkah ini bertujuan untuk memastikan efisiensi tetap berjalan dengan prinsip transparansi serta kepatuhan terhadap konstitusi.

"Setelah seluruh kementerian/lembaga dikumpulkan, kami akan memilah lagi supaya penggunaan efisiensi ini tetap sesuai dengan kebutuhan konstitusi," pungkas Sri Mulyani.

Dengan strategi ini, pemerintah berharap APBN 2026 dapat menjadi instrumen fiskal yang lebih efektif, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta tetap melindungi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. (beritasatu)