Pengamat: Efisiensi Anggaran Berpotensi Ganggu Kelancaran Persiapan Mudik Lebaran 2025

BELITONGEKSPRES.COM - Persiapan mudik Lebaran 2025 yang biasanya sudah dibahas sejak jauh hari hingga kini belum menunjukkan kejelasan. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai keterlambatan ini berisiko mengganggu kesiapan infrastruktur dan keselamatan pemudik, terutama dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Agus mengungkapkan bahwa biasanya menjelang Ramadan, pembahasan mengenai mudik sudah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga kepolisian. 

Namun, dengan waktu tersisa kurang dari dua bulan menuju Lebaran, belum ada kepastian terkait persiapan yang dilakukan pemerintah. Keterlambatan ini berisiko mempengaruhi berbagai aspek penting dalam arus mudik, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga penyediaan transportasi publik.

Salah satu dampak dari kebijakan efisiensi anggaran adalah kemungkinan ditiadakannya program mudik gratis, yang selama ini menjadi solusi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Jika program ini benar-benar dihapus, pemudik diperkirakan akan beralih ke moda transportasi pribadi, terutama sepeda motor, yang memiliki tingkat kecelakaan tinggi saat arus mudik. 

BACA JUGA:Cegah Penyalahgunaan, Pemerintah Kaji Opsi Lembaga Pengawas LPG Subsidi

BACA JUGA:Rupiah Melemah: Apakah Dipengaruhi Kebijakan Efisiensi Anggaran?

Agus menyoroti bahwa kecelakaan selama mudik setiap tahunnya didominasi oleh pemudik roda dua, sehingga kebijakan ini berpotensi meningkatkan risiko keselamatan di jalan raya.

Selain berkurangnya fasilitas transportasi, kebijakan efisiensi anggaran juga bisa berdampak pada pemeliharaan infrastruktur, terutama perbaikan jalan yang menjadi jalur utama pemudik. Dengan musim hujan yang masih berlangsung, kondisi jalan yang tidak segera diperbaiki berpotensi memperparah risiko kecelakaan, terutama di jalur utama seperti Tol Trans-Jawa dan Jalur Pantura. 

Menurut Agus, lonjakan volume kendaraan selama periode mudik dapat memperburuk situasi jika jalan-jalan dalam kondisi rusak.

Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh dilakukan secara serampangan, apalagi menjelang momen besar seperti mudik Lebaran yang melibatkan jutaan orang. Pemerintah diharapkan dapat meninjau kembali kebijakan ini agar sektor-sektor vital tetap berjalan, terutama yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. 

Jika langkah antisipasi tidak segera diambil, keterlambatan persiapan ini berisiko menimbulkan berbagai masalah di lapangan yang dapat berdampak pada kelancaran dan keselamatan perjalanan pemudik.  (beritasatu)