Inflasi dan Stabilitas Harga Prioritas Jelang Pemilu 2024

BELITONGEKSPRES.COM, Menjelang pemungutan suara Pemilu 2024, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan pentingnya menjaga inflasi dan stabilitas harga pangan dan jasa. Hal ini karena inflasi berbeda-beda di tiap daerah, meskipun secara nasional tercatat sebesar 2,57 persen pada Januari 2024.

“Kita harus antisipasi apakah pesta demokrasi ini akan berdampak pada peningkatan permintaan atau tidak, karena itu sangat mempengaruhi ketersediaan suplai” ujar Tito dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin 12 Februari 2024.

Tito menyampaikan bahwa target inflasi pemerintah pada 2024 adalah 2,5 persen, dengan batas atas 3,5 persen dan batas bawah 1,5 persen. Ia mengapresiasi upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan selama ini.

Terbukti, angka inflasi dari Desember 2023 ke Januari 2024 turun dari 0,41 persen menjadi 0,04 persen.

“Ini sesuai dengan prediksi kita bahwa (inflasi Desember 2024) lebih dipicu oleh adanya event besar, libur panjang, dan acara besar, seperti Natal dan Tahun Baru, yang menyebabkan kenaikan di sektor transportasi,” kata dia.

BACA JUGA:UAS: Jangan Golput, Pilih Pemimpin yang Berakhlak

BACA JUGA:Formasi CPNS & PPPK 2024 Diperpanjang Lagi, Ini Jadwal Terbarunya

Namun, Tito menekankan bahwa pengendalian inflasi tidak boleh hanya melihat angka nasional. Sebab, angka tersebut tidak mencerminkan kondisi inflasi di setiap daerah yang masih bervariasi.

Tito menyebut ada daerah yang inflasinya di bawah nasional, tapi ada juga daerah yang inflasinya masih di atas rata-rata nasional.

“Oleh karena itu, saya minta daerah-daerah yang masih tinggi di atas nasional untuk mencari tahu penyebab kenaikannya dan kemudian mencari solusinya, berkoordinasi dengan pihak terkait, dan untuk yang sudah berhasil mengendalikannya saya ucapkan terima kasih,” tutur Tito.

Dalam kesempatan itu, Tito juga menyebut beberapa komoditas yang masih menjadi pemicu inflasi terbesar. Komoditas tersebut antara lain beras, jagung, bawang putih, dan gula pasir.

Untuk itu, semua pihak termasuk pemerintah daerah (pemda) harus mengawasi perkembangan harga komoditas tersebut. Menurutnya, setelah pemungutan suara pemilu selesai akan diadakan rapat di tingkat menteri dan pimpinan lembaga terkait untuk mencari solusi dan intervensi terhadap harga komoditas tersebut.

“Namun saya juga berharap daerah juga bisa berinovasi dan berkreatif untuk mengendalikan komoditas di daerah masing-masing yang mungkin berbeda dari daerah lainnya, tolong dijaga dengan baik,” tandasnya.