Menteri PKP: Tanah Sitaan Koruptor Akan Dimanfaatkan untuk Program 3 Juta Rumah Rakyat

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memperkenalkan rencana ambisius yang memanfaatkan tanah sitaan koruptor untuk program pembangunan 3 juta rumah rakyat. 

Dalam kunjungan kerjanya ke Pemerintahan Kota Tangerang, Maruarar mengungkapkan bahwa tanah-tanah tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Setuju enggak kalau tanah koruptor yang disita digunakan untuk rumah rakyat? Saya yakin publik akan setuju," ujarnya kepada wartawan di Tangerang, Selasa, 14 Januari 2025.

Selain memanfaatkan tanah sitaan koruptor, Kementerian PKP juga berencana mengoptimalkan lahan milik BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan BTPN. Maruarar menyebutkan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk merealisasikan inisiatif tersebut.

BACA JUGA:Jumlah Jemaah Lansia Tinggi, Menag Lobi Arab Saudi Tambah Kuota Petugas Haji

BACA JUGA:Luhut: Jangan Gegabah Kritik Program Makan Bergizi Gratis, Lihat Hasilnya Dulu

"Kami sudah berdiskusi dengan Pak Erick Thohir tentang aset tanah dari BUMN seperti Perumnas, KAI, dan BTPN. Selain itu, kami juga melibatkan Departemen Keuangan, Ditjen Kekayaan Negara, serta kejaksaan untuk memastikan tanah sitaan koruptor bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat," jelas Maruarar.

Langkah ini, menurut Maruarar, merupakan bagian dari inovasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menjawab kebutuhan perumahan rakyat. Guna mendukung program ini, Kementerian PKP akan merancang mekanisme pembiayaan berbasis kolaborasi antara APBN dan sektor perbankan.

"Kami usulkan pembiayaan 50% dari APBN dan 50% dari perbankan. Dengan formulasi ini, penerima manfaat diharapkan semakin banyak, sehingga dampak positifnya lebih luas," tambahnya.

Maruarar optimistis bahwa inisiatif ini akan menjadi salah satu pencapaian tertinggi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memberikan akses rumah subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan.

BACA JUGA:Mensos Ajak Pilar Sosial Motivasi Keluarga Penerima Manfaat Tidak Bergantung pada Bansos

BACA JUGA:Khofifah Minta Raudhatul Athfal Diikutkan dalam Program Makan Bergizi Gratis

"Jika semua pihak mendukung, tahun ini bisa menjadi tahun bersejarah di mana subsidi rumah rakyat mencapai titik tertinggi," pungkasnya.

Program ini tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memberikan pesan kuat bahwa sumber daya negara, termasuk hasil sitaan korupsi, harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat. (beritasatu)