Anggota DPD RI Dinda Rembulan: Babel Makin Bergantung Pusat untuk Biayai Daerah, Ini Penyebahnya!

BELITONGEKSPRES.COM - Anggota DPD RI dapil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Dinda Rembulan mengungkapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten atau kota di Babel mengalami penurunan. 

Penurunan PAD ini memperbesar ketergantungan daerah-daerah di Bangka Belitung pada transfer dari pusat untuk operasional dan belanja daerahnya. 

“Beberapa kabupaten/kota di Babel menunjukkan penurunan pada tahun 2023 hingga 2024, dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah hanya berkisar 6,72%–19,07%,” kata Dinda Rembulan, dalam keterangan, Selasa 14 Januari 2025.

Menurut Dinda, hal itu disampaikannya saat membacakan laporan kegiatan reses DPD RI Babel di Sidang Paripurna DPD RI, Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. 

BACA JUGA:Bongkar Polemik Kerugian Lingkungan Rp271 Triliun, Andi Kusumah: Kami Tidak Pro Koruptor

Ia melanjutkan, keberadaan mineral strategis timah dan kekayaan alam lainnya di Bangka Belitung, tidak membuat provinsi ini memiliki PAD tinggi. 

"Malah sebaiknya, timah telah memicu kerusakan lingkungan yang parah yang berdampak pada menurunnya kondisi sosial ekonomi masyarakatnya," sebutnya.

Dinda memaparkan, ketergantungan masyarakat pada sektor tambang membuat daya beli masyarakat menurun tajam. Sebab belum ada skema pasti tentang tata kelola pertambangan timah pasca gonjang-ganjing tambang timah ilegal beberapa waktu lalu. 

“Maka pada reses kali ini kita juga berfokus pada pembahasan pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan III dan IV 2024 hanya sebesar 0,13 persen (yoy), jauh di bawah rata-rata nasional,” ujarnya.

BACA JUGA:8 Truk Timah Ilegal dari Belitung Diamankan Mabes TNI AL, Ini Kata Danlanal Babel

Kemudian Dinda mengungkapkan, buruknya pertumbuhan ekonomi Babel ini karena ketergantungan pada komoditas unggulan. Seperti timah dan CPO yang fluktuatif, rendahnya daya saing sektor pariwisata, dan tantangan infrastruktur jadi penghambat utama bagi pertumbuhan ekonomi daerah. 

Bahkan, dari perjalanan selama resesnya, ada kelompok masyarakat yang mengusulkan perlunya pengembangan sektor ekonomi baru. Di antaranya pengolahan hasil laut dan produk pertanian local sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas tradisional seperti timah dan CPO.

Dalam laporannya itu, Dinda menjelaskan DPD RI Dapil Babel juga menyorot tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan di Bangka Barat. 

“Hasil kunjungan yang kami lakukan dan hasil uji coba di daerah Bangka Barat, jumlah Rp 10.000 per porsi tidak cukup untuk dapat menyajikan menu makanan yang bergizi di Kabupaten Bangka Barat, sehingga perlu penambahan anggaran. Masukan dari Ahli Gizi yaitu sebesar Rp 25.000 agar dapat menyajikan makanan dengan gizi yang sesuai standar,” kata Dinda.