Korupsi Timah Picu Krisis Ekonomi Babel? Daya Beli Masyarakat Anjok

Reporter: |

Editor: Yudiansyah |

Senin , 05 Feb 2024 - 22:09

Pj Gubernur Babel Safrizal ZA dan Bupati Bateng Al Gafri Rahman --

korupsi timah picu krisis ekonomi babel? daya beli masyarakat anjok                            belitongekspres.com, kejagung ri sedang menangani kasus dugaan korupsi tata niaga timah yang melibatkan bumn, pemda, dan swasta. kasus ini ternyata berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi daerah ini secara menyeluruh.
babel berhasil menekan inflasi hingga terendah di indonesia, namun di sisi lain menghadapi tantangan ekonomi yang berat. sektor timah yang melemah menyebabkan daya beli masyarakat juga menurun.
penjabat gubernur babel, safrizal za, mengakui bahwa daya beli masyarakat babel saat ini anjlok karena harga timah yang rendah.
salah satu penyebab rendahnya harga timah di babel adalah proses hukum yang sedang berjalan. beberapa pelaku usaha timah yang tidak terlibat kasus itu pun takut untuk beroperasi. banyak pekerja timah yang mengeluh, meskipun timah masih tersedia, mereka kesulitan menjualnya karena minimnya pembeli.
‘‘kalau ada pun, harganya sangat murah, kadang hanya rp 50 ribu atau rp 60 ribu per kg. harga seperti itu tidak sebanding dengan biaya produksi dari laut. kami juga sering kesulitan mencari pembeli,’’ ujar seorang penambang kepada media ini.
baca juga:gmni babel: lawan dinasti politik demi demokrasi 2024
baca juga:babel tingkatkan daya beli masyarakat lewat bansos
penjabat gubernur babel safrizal za memahami kondisi ini. ia mengatakan bahwa saat ini perekonomian dan daya beli masyarakat sedang melemah, karena harga bijih timah sangat rendah. oleh karena itu, ia berharap ada peningkatan sektor lain seperti pertanian, pariwisata, dan lain-lain untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
“sekarang ini harga timah berada di titik terendah, jadi harus ada peningkatan sektor lain seperti pertanian, pariwisata, dan lain-lain agar ekonomi masyarakat tetap tumbuh,” ucap pj gubernur.
masyarakat mulai banyak membicarakan masalah ini. di belinyu, para penambang rakyat tidak hanya mengeluh tentang harga timah yang murah, tetapi juga tentang larangan menambang karena masalah legalitas.
di bangka tengah, bupati algafry rahman berjanji akan mencari solusi termasuk inisiasi ke kejati untuk membahas masalah timah ini.
pengusutan kasus dugaan korupsi tata niaga timah di bangka belitung berdampak negatif terhadap warga, termasuk masyarakat bangka tengah yang mengalami kesulitan ekonomi.
baca juga:panen cabai babel tekan inflasi jelang imlek 2024
baca juga:'hari kasih suara' jadi kampanye kpu bateng
terutama, warga yang bergantung pada timah sebagai sumber penghasilan. mereka mengeluh tentang berbagai hal, seperti sulitnya mencari pembeli timah, harga timah yang murah, lapangan pekerjaan yang minim, daya beli masyarakat menurun, dan lain-lain.
menyikapi hal ini, bupati bangka tengah, algafry rahman mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan inisiasi untuk menyampaikan kondisi ekonomi saat ini kepada pihak terkait.
“pemerintah kabupaten bangka tengah, sudah ada inisiasi untuk menyampaikan kondisi perekonomian saat ini, kami berharap akan ada dukungan dari kejari bangka tengah dan kejati bangka belitung untuk bisa memberikan akses kepada masyarakat untuk menambang sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata gafri.
algafry menambahkan, penyampaian aspirasi ini agar masyarakat bangka tengah bisa kembali melakukan penambangan sesuai aturan dan kesepakatan.
“kami akan berjuang, agar masyarakat bisa menambang di lokasi tertentu dan berdasarkan aturan yang diberikan,” katanya.
algafry berharap, pola-pola yang ada, akan terus diupayakan oleh pihaknya, agar masyarakat bisa mendapatkan akses penambangan yang jelas dan baik.
baca juga:pt timah lindungi pantai batu kucing dari abrasi dengan 100 cemara laut
baca juga:kasus korupsi timah di babel, penyidikan kejagung kini berubah arah? fokus ke kluster bumn
''mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, hal yang kami sampaikan, akan mendapat respon dan dukungan dari kejari dan kejati, perihal bagaimana masyarakat di bateng melalui kajian-kajian dan aturan untuk bisa kembali melakukan skema penambangan," ujarnya.
“ini upaya pemkab, agar dalam waktu dekat masyarakat bisa kembali melakukan kegiatan tambang secara resmi sesuai dengan aturan yang ada dan bersama kejari, kejati dan aph lainnya untuk bisa memberikan pertimbangan,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 6 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan