Mantan Penambang di HKM Juru Seberang Angkat Bicara, Bongkar Bekingan dan Bos Timah

TANJUNGPANDAN, BELITONGEKSPRES.COM - Mantan penambang timah ilegal di kawasan HKM Juru Seberang, Tanjungpandan, Belitung, angkat bicara membongkar kuatnya bekingan aparat di lokasi. Meskipun sering dilakukan razia, tetapi tetap bocor. 

AS yang pernah menambang di lokasi mengatakan, aktivitas penambangan ilegal di Kawasan Desa Juru Seberang itu, sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Tepatnya sekitar tahun 2017 hingga saat ini. 

Awalnya yang menambang di kawasan itu hanya warga sekitar. Dikarenakan di lokasi banyak sekali pasir timah, akhirnya membuat para penambang dari berbagai lokasi di Belitung datang ke sana. 

"Untuk masuk atau menambang di lokasi, para penambang ilegal diwajibkan bayar mulai dari Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu," kata AS kepada Belitong Ekspres, Kamis 26 Desember 2024.

BACA JUGA:Bandara H.AS Hanandjoeddin Catat Rekor Penumpang Tertinggi Selama Libur Nataru 2024/2025

Uang itu diserahkan kepada seseorang yang menjadi koordinator. Setelah itu, uang dari penambang ilegal diberikan kepada oknum aparat di Kabupaten Belitung. Tujuannya agar tidak di razia. 

"Sebelum ada razia sudah bocor duluan ke penambang. Jadi pada saat ada razia, kondisi lokasi di kawasan HKM Desa Juru Seberang sudah sepi," ungkap pria itu.

Dia menjelaskan, para penambang di lokasi menjual hasil timah ke bos-bos timah yang ada di kawasan tersebut. "Ada yang dijual ke bos SI (inisial) dan lain-lain," jelas AS.

Sepanjang tahun 2024, diperkirakan ada ratusan penambang ilegal keluar masuk di lokasi. Bahkan sempat ada yang menggunakan excavator. Namun, setelah itu dilakukan razia. 

BACA JUGA:Aktivitas Tambang Timah Makin Marak di Kawasan HKM Belitung, Diduga Ada Koordinasi dan Bekingan Kuat

"Dulu pernah dilakukan razia di lokasi kawasan HKM Juru Seberang. Tapi setelah beberapa kali razia, para penambang kembali melakukan aktivitas seperti semula," tuturnya. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh BJ mantan penambang timah di lokasi. Dia beralih kerja serabutan lantaran uang koordinasi tidak sebanding dengan penghasilan menambang timah.

"Seminggu kita setor Rp 500 ribu. Per bulan sudah keluar uang jutaan. Sedangkan hasil tidak sebanding. Belum bayar pekerjanya. Makanya kami dan beberapa penambang lain berhenti," katanya. 

"Kami meminta aparat dan pemerintah tegas dalam hal ini. Mending bubarkan saja penambangan di lokasi. Karena sebenarnya banyak juga orang yang ngeluh. Khusus masalah yang koordinasi," sambungnya.