AI, Integritas Akademik, dan Masa Depan Reputasi Riset

Reporter: Nicholas Martua Siagian |

Editor: |

Kamis , 28 May 2026 - 21:38

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria (tengah) berfoto bersama para profesor riset dan anggota majelis profesor riset dalam acara pengukuhan profesor riset di Jakarta, Kamis (21/5/2026)-BRIN-ANTARA

Pada akhirnya, kualitas riset sebuah bangsa tidak hanya diukur dari banyaknya publikasi yang dihasilkan, tetapi juga dari integritas moral dan tanggung jawab akademik yang menopangnya.

Meregulasi AI

Terakhir, kita perlu mulai memikirkan regulasi yang lebih tegas mengenai penggunaan Artificial Intelligence (AI) yang kini semakin masif memasuki hampir seluruh sektor kehidupan.

Di bidang pendidikan dan riset, AI semestinya hadir sebagai alat bantu untuk memperkuat kualitas penelitian, mempercepat analisis data, dan mendorong inovasi, bukan justru digunakan untuk memanipulasi karya ilmiah maupun mengaburkan kejujuran akademik.

Saat ini, pengaturan mengenai etika kecerdasan artifisial di Indonesia masih tersebar dalam berbagai ketentuan dan belum berdiri dalam satu payung hukum yang komprehensif.

Salah satunya tercantum dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Namun, perkembangan teknologi AI yang begitu cepat membutuhkan regulasi yang lebih kuat, jelas, dan adaptif.

Pemerintah dan DPR perlu melihat praktik sejumlah negara yang lebih dahulu mengatur penggunaan AI. Uni Eropa, misalnya, telah memiliki EU AI Act yang disebut sebagai regulasi AI paling komprehensif di dunia dan mulai berlaku sejak 2024 secara bertahap hingga 2027.

Sementara Korea Selatan telah mengesahkan AI Basic Act atau Framework Act on AI yang mulai diterapkan pada Januari 2026. (The Conversation, 11/2/2024)

Belajar dari berbagai negara tersebut, Indonesia perlu segera membangun kerangka hukum kecerdasan buatan yang tidak hanya mendorong inovasi teknologi, tetapi juga menjaga etika, akuntabilitas, dan integritas di dunia pendidikan serta riset.

Sebab, pada akhirnya, kualitas riset tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, melainkan juga oleh kejujuran dan tanggung jawab moral dari para periset itu sendiri. (antara)

Oleh: Nicholas Martua Siagian, Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia, Penyuluh Antikorupsi Ahli Muda Tersertifikasi LSP KPK dan alumni Kebangsaan Lemhannas RI

ai, integritas akademik, dan masa depan reputasi riset                            belitongekspres.com - guru besar antropologi hukum, fakultas hukum universitas indonesia prof dr sulistyowati irianto, ma dalam sebuah pemaparannya di media massa nasional, beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa tugas utama perguruan tinggi, selain memproduksi ilmu pengetahuan, juga membangun budaya akademik, ikut bertanggung jawab membentuk masyarakat rasional dan berpikir logis.
hal yang paling menarik dari pernyataan dia adalah bahwa jika kita terus mengabaikan universitas, riset dan data berbasis bukti, tentu akan berdampak kepada masyarakat dalam banyak segi.
pernyataan itu mengingatkan kita dengan kejadian yang baru-baru ini ramai dibahas di media sosial, yaitu dugaan pemalsuan dan fabrikasi riset oleh sejumlah peserta asal indonesia di konferensi internasional international society of pneumonia and pneumococcal diseases (isppd) tahun 2026 yang digelar di kopenhagen, denmark.
skandal pemalsuan riset itu, antara lain diungkap oleh ida bagus mandhara brasika, mahasiswa doktoral mathematical climate di university of exeter. 
jika ditelusuri secara kronologis, kasus tersebut memperlihatkan dugaan praktik manipulasi riset yang serius, mulai dari rekayasa data dengan artificial intelligence (ai), penyalahgunaan identitas, hingga aksi saling bertukar peran secara fisik dalam simposium internasional tahun 2026 di kopenhagen.
baca juga:naiknya tren trading via smartphone di asia tenggara
simposium yang melibatkan sejumlah peneliti asal indonesia itu diduga dimanfaatkan sebagai jalan pintas untuk memperoleh travel grant atau hibah perjalanan bagi peserta yang abstrak penelitiannya dinyatakan lolos oleh penyelenggara. 
fenomena ini tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran etik akademik, melainkan telah memasuki ranah perbuatan yang merusak integritas ilmu pengetahuan serta mencederai kredibilitas karya ilmiah indonesia di forum internasional. 
dampaknya pun tidak berhenti pada individu pelaku, tetapi turut menyeret nama baik bangsa dan menurunkan marwah indonesia di mata komunitas global.
dari perspektif hukum pidana, praktik pemalsuan riset, manipulasi data, hingga penyalahgunaan identitas dalam forum ilmiah internasional dapat dipandang sebagai perbuatan yang menyerang kehormatan dan harkat institusi, sekaligus menciptakan kerugian imaterial terhadap reputasi negara. 
tindakan demikian bukan hanya bertentangan dengan prinsip kejujuran akademik, tetapi juga berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang mencederai kehormatan pemerintah maupun lembaga negara, terlebih apabila dilakukan dengan cara terorganisir, sistematis, dan menimbulkan dampak luas terhadap kepercayaan publik serta posisi indonesia di dunia internasional.
jika meminjam pandangan edwin h. sutherland, kriminolog asal amerika serikat yang memperkenalkan konsep white collar crime, tindakan yang diduga dilakukan sejumlah peserta asal indonesia dalam konferensi international society of pneumonia and pneumococcal diseases (isppd) tahun 2026 dapat dibaca sebagai bentuk kejahatan kerah putih. 
baca juga:menjaga generasi indonesia lewat spirit kurban, lebih dari sekadar ibadah
kejahatan ini dilakukan bukan oleh mereka yang tidak memiliki kapasitas, melainkan justru oleh orang-orang dengan latar pendidikan, kemampuan intelektual, dan posisi sosial yang baik.
ironisnya, kapasitas intelektual yang semestinya digunakan untuk membangun budaya akademik yang jujur dan bermartabat, justru diduga diselewengkan demi kepentingan pragmatis, mulai dari mengejar pengakuan akademik, hingga memperoleh fasilitas hibah perjalanan. 
pada titik inilah, persoalannya tidak lagi sekadar pelanggaran etik ilmiah, tetapi telah bergeser menjadi tindakan yang berpotensi melanggar hukum, sekaligus mencoreng reputasi indonesia di ruang akademik internasional.
menjaga reputasi riset
jika mengikuti perkembangan kasusnya, perhatian publik sejatinya tidak hanya tertuju pada dugaan pemalsuan dan fabrikasi riset oleh sejumlah peserta asal indonesia dalam konferensi internasional international society of pneumonia and pneumococcal diseases (isppd) 2026, tetapi juga pada bagaimana negara merespons persoalan tersebut. 
menteri pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, brian yuliarto, menyatakan bahwa para wni yang terlibat tidak terindikasi sebagai dosen maupun peneliti aktif. meski demikian, pemerintah tetap memberikan perhatian serius karena kasus tersebut berpotensi mempengaruhi persepsi terhadap ekosistem riset nasional.
pernyataan itu menunjukkan bahwa persoalan integritas akademik tidak dapat semata dilihat dari status formal pelakunya. sebab, ketika dugaan manipulasi riset dilakukan oleh warga negara indonesia di forum internasional, dampaknya tetap melekat pada citra sistem riset nasional secara keseluruhan. dalam konteks inilah, penguatan tata kelola riset menjadi kebutuhan mendesak.
baca juga:upaya implementasi pasal 33 uud 45 lewat ekspor satu pintu
kemendiktisaintek perlu memperkuat sistem pengawasan publikasi ilmiah, integrasi basis data peneliti dan dosen, hingga konektivitas data akademik nasional dengan sistem internasional guna memperkecil ruang manipulasi identitas maupun fabrikasi karya ilmiah. 
tata kelola riset yang sehat tidak cukup hanya mengejar produktivitas dan tingginya angka publikasi secara kuantitatif, tetapi juga harus memastikan kualitas, integritas, serta akuntabilitas ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan di ruang akademik global.
bahkan, jika menelusuri lebih jauh detail kasus tersebut, sebagian pelaku diketahui merupakan penerima beasiswa lpdp. fakta ini menimbulkan ironi tersendiri. 
sebagai penerima pembiayaan pendidikan dari negara, mereka sejatinya memikul tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik indonesia di mata dunia. pendidikan yang mereka tempuh bukan semata hasil capaian personal, melainkan juga buah dari kepercayaan publik dan dana rakyat yang dikelola negara melalui lpdp.
karena itu, kapasitas intelektual yang dimiliki semestinya diarahkan untuk mengharumkan nama bangsa melalui karya ilmiah yang jujur, berkualitas, dan berintegritas. 
ketika ruang akademik justru digunakan untuk praktik manipulasi dan penyimpangan, yang tercoreng bukan hanya individu pelaku, tetapi juga kredibilitas ekosistem riset indonesia secara keseluruhan.
baca juga:memastikan terlindunginya konsumen pinjol
ke depan, penguatan tata kelola riset tidak cukup hanya berhenti pada peningkatan jumlah publikasi dan produktivitas akademik. kementerian pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, brin, maupun lpdp perlu membangun mekanisme pengawasan yang lebih terintegrasi terhadap publikasi ilmiah para peneliti dan penerima beasiswa.
integrasi basis data, verifikasi rekam jejak publikasi, hingga penguatan audit etik akademik menjadi langkah penting untuk memperkecil ruang terjadinya manipulasi, fabrikasi riset, maupun penyalahgunaan identitas ilmiah di masa mendatang. 
pada akhirnya, kualitas riset sebuah bangsa tidak hanya diukur dari banyaknya publikasi yang dihasilkan, tetapi juga dari integritas moral dan tanggung jawab akademik yang menopangnya.
meregulasi ai
terakhir, kita perlu mulai memikirkan regulasi yang lebih tegas mengenai penggunaan artificial intelligence (ai) yang kini semakin masif memasuki hampir seluruh sektor kehidupan. 
di bidang pendidikan dan riset, ai semestinya hadir sebagai alat bantu untuk memperkuat kualitas penelitian, mempercepat analisis data, dan mendorong inovasi, bukan justru digunakan untuk memanipulasi karya ilmiah maupun mengaburkan kejujuran akademik.
saat ini, pengaturan mengenai etika kecerdasan artifisial di indonesia masih tersebar dalam berbagai ketentuan dan belum berdiri dalam satu payung hukum yang komprehensif. 
baca juga:memperkuat policy anchor stabilitas rupiah di tengah tekanan global
salah satunya tercantum dalam surat edaran menteri komunikasi dan informatika nomor 9 tahun 2023 tentang etika kecerdasan artifisial. namun, perkembangan teknologi ai yang begitu cepat membutuhkan regulasi yang lebih kuat, jelas, dan adaptif.
pemerintah dan dpr perlu melihat praktik sejumlah negara yang lebih dahulu mengatur penggunaan ai. uni eropa, misalnya, telah memiliki eu ai act yang disebut sebagai regulasi ai paling komprehensif di dunia dan mulai berlaku sejak 2024 secara bertahap hingga 2027. 
sementara korea selatan telah mengesahkan ai basic act atau framework act on ai yang mulai diterapkan pada januari 2026. (the conversation, 11/2/2024)
belajar dari berbagai negara tersebut, indonesia perlu segera membangun kerangka hukum kecerdasan buatan yang tidak hanya mendorong inovasi teknologi, tetapi juga menjaga etika, akuntabilitas, dan integritas di dunia pendidikan serta riset. 
sebab, pada akhirnya, kualitas riset tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, melainkan juga oleh kejujuran dan tanggung jawab moral dari para periset itu sendiri. (antara)
oleh: nicholas martua siagian, direktur eksekutif asah kebijakan indonesia, penyuluh antikorupsi ahli muda tersertifikasi lsp kpk dan alumni kebangsaan lemhannas ri