Ketahanan dan Transisi Energi di Tengah Gejolak Geopolitik Global

Dalam lanskap geopolitik yang makin terfragmentasi, jalur distribusi energi akan tetap menjadi pusat persaingan kekuatan dunia. Selama perdagangan minyak global masih bergantung pada sejumlah jalur sempit strategis, stabilitas pasar energi akan selalu berada dalam bayang-bayang konflik geopolitik.

Bagi Indonesia, pelajaran dari krisis ini jelas. Strategi ketahanan energi tidak cukup hanya bertumpu pada peningkatan produksi domestik atau diversifikasi sumber energi.

Negara juga perlu memperkuat diplomasi energi, memperluas kerja sama keamanan maritim, serta mempercepat transisi bauran energi yang tahan terhadap guncangan geopolitik global.

Kesiapan Indonesia selaras dengan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang pernah menyatakan stok bahan bakar minyak nasional hanya berada pada kisaran sekitar 20 hari.

Cadangan tersebut memang memberi ruang penyangga jangka pendek, tetapi juga menunjukkan bahwa keamanan energi Indonesia sangat bergantung pada stabilitas jalur distribusi energi global.

Ketergantungan ini makin terasa ketika eskalasi konflik di Timur Tengah berujung pada penutupan Selat Hormuz oleh Iran sebagai respons. Dalam hitungan jam, ketegangan geopolitik tersebut langsung tercermin dalam volatilitas pasar minyak internasional.

BACA JUGA:Purbaya Tegaskan RI Masih Aman dari Darurat Energi di Tengah Eskalasi Konflik

Peristiwa ini menegaskan bahwa stabilitas pasar minyak tidak hanya ditentukan oleh produksi dan permintaan, tetapi juga oleh keamanan jalur distribusi energi yang menopang perdagangan global.

Guna mengantisipasi skenario terburuk, salah satu yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengalokasikan dana perlindungan sosial yang memadai, untuk meminimalkan dampak kenaikan harga minyak global terhadap perekonomian domestik.

Antisipasi lain adalah menjaga stok pangan yang bisa diproduksi dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada produk pangan impor, utamanya beras dan gandum.

Kenaikan harga BBM bisa memicu inflasi secara langsung, transmisinya melalui kenaikan harga konsumsi masyarakat. Impor BBM juga bisa ikut meningkatkan inflasi dari komponen impor (imported inflation).

Indonesia perlu mengantisipasi dampak kenaikan harga minyak ini, pemerintah perlu bergerak cepat merespons efek rambatan ini ke dalam negeri.

Melakukan penyesuaian harga BBM dalam negeri adalah salah satu opsi, dengan konsekuensi peningkatan subsidi energi, apabila harga BBM bersubsidi dipertahankan.

Antisipasi pemerintah dengan cara menambah belanja sosial guna melindungi kelompok rentan dari imbas kenaikan harga minyak, adalah langkah yang tepat guna menjaga ketahanan energi.

BACA JUGA:20 Maskapai Dunia Rugi Hampir Rp900 Triliun Imbas Konflik AS-Israel vs Iran