Saatnya Mengkaji Ulang Program Kompor Listrik, Antisipasi Krisis LPG

Reporter: Putu Indah Savitri |

Editor: Yudiansyah |

Selasa , 31 Mar 2026 - 21:16

Ilustrasi: Saatnya Mengkaji Ulang Program Kompor Listrik, Antisipasi Krisis LPG--(Antara)

Arahan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Permintaan Prabowo mendapat dukungan legislatif, salah satunya dari Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno. Ia menilai transisi dari kompor LPG ke kompor listrik membutuhkan biaya lebih rendah dibandingkan anggaran subsidi impor LPG yang selama ini dikeluarkan pemerintah.

Eddy menyampaikan, ketika ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII yang saat itu membidangi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), DPR bersama PLN sudah menghitung kebutuhan biaya transisi dari kompor LPG ke kompor listrik.

Berdasarkan perhitungan PLN pada 2022, konversi kompor LPG ke kompor induksi berpotensi menghemat APBN hingga Rp330 miliar per tahun untuk 300 ribu keluarga penerima manfaat.

Perhitungan tersebut telah mencakup penyediaan kompor listrik, dua wajan, serta pemasangan sambungan listrik terpisah secara gratis.

Jika kalkulasi itu masih relevan, penggantian kompor LPG dengan kompor listrik dapat menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memberi ruang napas bagi APBN.

Selain itu, kebijakan ini juga dapat mengurangi kerentanan terhadap dinamika geopolitik. Sebagai negara eksportir batu bara, Indonesia mampu memproduksi listriknya sendiri di dalam negeri.

Apalagi, Indonesia kini mulai mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT), sebagaimana tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Kondisi ini menunjukkan relatif kecilnya pengaruh gejolak global terhadap pasokan listrik nasional.

Wacana transisi dari kompor LPG ke kompor listrik sebenarnya pernah bergulir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Namun, pada September 2022, PT PLN (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram ke kompor listrik demi menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

Kini, tidak ada salahnya meninjau kembali program tersebut. Pandemi telah berlalu, sementara tekanan terhadap subsidi energi terus meningkat setiap tahun. Indonesia membutuhkan terobosan untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG. (Antara)

saatnya mengkaji ulang program kompor listrik, antisipasi krisis lpg                            jakarta, belitongekspres.com - saatnya mengkaji ulang program kompor listrik kembali menguat di tengah ancaman krisis lpg global yang kian nyata.
ketegangan geopolitik di timur tengah mulai mengguncang rantai pasok energi dunia dan memicu kekhawatiran terhadap ketahanan energi indonesia.
indonesia masih sangat bergantung pada impor lpg, sehingga gejolak global berpotensi langsung berdampak pada kebutuhan rumah tangga.
kondisi ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk menyiapkan langkah antisipatif sejak dini.
salah satu opsi yang kembali mengemuka adalah percepatan transisi dari kompor gas ke kompor listrik. langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus menekan risiko krisis di sektor domestik.
di sisi lain, pemerintah juga dituntut memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. terlebih, konflik antara amerika serikat, israel, dan iran semakin memanaskan situasi energi global.
baca juga:bph migas: belum ada pembatasan bbm subsidi, penyaluran masih normal
penutupan selat hormuz menjadi bukti nyata betapa krusialnya kawasan timur tengah sebagai penopang energi dunia. dalam waktu singkat, dampaknya menjalar ke berbagai negara yang mulai menghadapi darurat energi.
satu per satu negara mulai terdampak krisis energi global. filipina pada selasa (24/3/2026) menjadi negara pertama yang menetapkan darurat nasional akibat terganggunya rantai pasok energi pascakonflik timur tengah.
dampaknya kemudian merembet ke negara lain. australia mulai mengalami kekosongan stok bbm di ratusan spbu, bahkan video warga berjalan kaki karena kehabisan bahan bakar viral di media sosial.
namun, ancaman tidak berhenti pada krisis bbm. kelangkaan lpg mulai mengintai, meski belum banyak menjadi perhatian publik, padahal sangat krusial untuk menjaga ketahanan pangan rumah tangga.
india menjadi salah satu negara yang sudah merasakan dampaknya. penutupan selat hormuz memicu kelangkaan lpg hingga memaksa restoran, kafe, dan hotel membatasi operasional.
pemerintah india pun mengambil langkah darurat. distribusi minyak tanah kembali dilakukan agar masyarakat tetap bisa memasak di tengah terbatasnya pasokan gas.
baca juga:pemerintah diminta perkuat program kompor listrik untuk kurangi beban subsidi lpg
kondisi ini memaksa perubahan pola konsumsi energi masyarakat. warga yang sebelumnya menggunakan kompor gas kini mulai beralih kembali ke minyak tanah sebagai alternatif.
lantas, bagaimana dengan indonesia?. negara ini masih bergantung pada impor untuk lebih dari 75 persen kebutuhan lpg nasional.
kebutuhan lpg indonesia
indonesia diproyeksikan membutuhkan lpg hingga 10 juta ton pada 2026, dengan 7,8 juta tonnya dipenuhi lewat impor.
porsi impor dari kawasan timur tengah pun tidak sedikit. dari keseluruhan lpg yang diimpor, menteri energi dan sumber daya mineral (esdm), bahlil lahadalia, menyebut 30 persennya berasal dari kawasan timur tengah.
pemerintah telah mencari alternatif impor lpg untuk mengurangi ketergantungan terhadap lpg dari timur tengah. namun, permasalahan yang menyertai ketergantungan terhadap impor lpg tidaklah terbatas kepada pengamanan pasokan.
kenaikan harga lpg juga membayangi mereka yang masih bergantung pada penggunaan lpg untuk memasak. membengkaknya subsidi untuk lpg 3 kg juga menjadi persoalan yang mengkhawatirkan.
harga propana, salah satu komponen utama dalam pembuatan lpg, mengalami peningkatan sekitar 12 persen selama satu bulan terakhir menjadi 0,80 dolar as per galon.
meski belum melampaui tingginya harga propana pada februari 2022 (1,6 dolar as per galon), lonjakan sebesar 12 persen dalam satu bulan menunjukkan betapa sensitifnya harga gas dunia terhadap situasi geopolitik di kawasan timur tengah.
baca juga:strategi dua arah hadapi lonjakan harga minyak
sensitivitas harga gas, utamanya yang merupakan salah satu komponen utama lpg, lantas menimbulkan kerentanan bagi anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) indonesia, mengingat lpg merupakan komoditas yang disubsidi pemerintah.
subsidi energi yang dianggarkan sebesar rp210,1 triliun menyerap sekitar 65,87 persen dari total anggaran subsidi apbn 2026 sebesar rp318,9 triliun. lonjakan harga komoditas energi akibat konflik di timur tengah pun menjadi kabar buruk bagi ketahanan fiskal indonesia.
substitusi kompor gas jadi listrik
narasi untuk mengganti kompor gas menjadi kompor listrik pun kembali mengemuka.
pada awal maret 2026, ketika perang antara amerika serikat-israel dengan iran baru dimulai, presiden prabowo subianto meminta percepatan penggunaan kompor listrik sebagai pengganti kompor berbahan bakar lpg guna mengurangi ketergantungan impor sekaligus menekan beban subsidi energi.
arahan tersebut disampaikan menteri pendidikan tinggi, sains, dan teknologi brian yuliarto seusai rapat terbatas di istana kepresidenan, jakarta, kamis (5/3/2026).
permintaan prabowo mendapat dukungan legislatif, salah satunya dari wakil ketua mpr eddy soeparno. ia menilai transisi dari kompor lpg ke kompor listrik membutuhkan biaya lebih rendah dibandingkan anggaran subsidi impor lpg yang selama ini dikeluarkan pemerintah.
eddy menyampaikan, ketika ia menjabat sebagai wakil ketua komisi vii yang saat itu membidangi sektor energi dan sumber daya mineral (esdm), dpr bersama pln sudah menghitung kebutuhan biaya transisi dari kompor lpg ke kompor listrik.
berdasarkan perhitungan pln pada 2022, konversi kompor lpg ke kompor induksi berpotensi menghemat apbn hingga rp330 miliar per tahun untuk 300 ribu keluarga penerima manfaat.
baca juga:kompor listrik dinilai bisa tekan beban subsidi lpg dan impor energi nasional
perhitungan tersebut telah mencakup penyediaan kompor listrik, dua wajan, serta pemasangan sambungan listrik terpisah secara gratis.
jika kalkulasi itu masih relevan, penggantian kompor lpg dengan kompor listrik dapat menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memberi ruang napas bagi apbn.
selain itu, kebijakan ini juga dapat mengurangi kerentanan terhadap dinamika geopolitik. sebagai negara eksportir batu bara, indonesia mampu memproduksi listriknya sendiri di dalam negeri.
apalagi, indonesia kini mulai mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (ebt), sebagaimana tercantum dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (ruptl) pln. kondisi ini menunjukkan relatif kecilnya pengaruh gejolak global terhadap pasokan listrik nasional.
wacana transisi dari kompor lpg ke kompor listrik sebenarnya pernah bergulir pada masa pemerintahan presiden joko widodo.
namun, pada september 2022, pt pln (persero) membatalkan program pengalihan kompor lpg 3 kilogram ke kompor listrik demi menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi covid-19.
kini, tidak ada salahnya meninjau kembali program tersebut. pandemi telah berlalu, sementara tekanan terhadap subsidi energi terus meningkat setiap tahun. indonesia membutuhkan terobosan untuk mengurangi ketergantungan pada impor lpg. (antara)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 1 April 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan