Algoritma Kebangsaan dan Agen Perubahan di Era Digital
Ilusterasi -AI-ddn
Konsep ketahanan nasional yang selama ini berbasis pada Asta Gatra, yang meliputi aspek geografi, sumber daya alam dan sumber daya manusia serta aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, perlu diperluas, dengan memasukkan dimensi ketahanan digital. Ketahanan digital bukan hanya soal infrastruktur teknologi, tetapi juga soal kedaulatan narasi.
Dalam perspektif Joseph Nye, ini berkaitan dengan konsep soft power, yaitu kemampuan untuk memengaruhi melalui daya tarik, bukan paksaan.
Dalam era digital, soft power suatu bangsa tidak lagi hanya diproduksi oleh negara, tetapi juga oleh warganet. Setiap warga negara yang aktif di ruang digital pada dasarnya adalah produsen narasi kebangsaan, baik secara sadar maupun tidak.
Masalahnya, tanpa kesadaran kebangsaan yang kuat, ruang digital justru dapat dipenuhi oleh narasi pesimisme, sinisme, dan delegitimasi terhadap negara.
BACA JUGA:Washington Post dan Dilema AI untuk Bisnis Media
Jika ini dibiarkan, maka ruang digital akan menjadi ruang reproduksi krisis kepercayaan terhadap institusi nasional.
Di sinilah urgensi membangun apa yang dapat disebut sebagai algoritma kebangsaan.
Algoritma kebangsaan bukan berarti manipulasi teknologi, melainkan strategi kolektif untuk memastikan bahwa ruang digital dipenuhi oleh narasi yang memperkuat kohesi nasional, optimisme kebangsaan, dan kesadaran kolektif tentang masa depan Indonesia.
Ini adalah upaya sadar untuk menjadikan ruang digital sebagai ruang produksi harapan, bukan ruang produksi keputusasaan.
Program PPNK Lemhannas RI tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga membentuk peserta menjadi agen perubahan. Kepemimpinan nasional, sebagaimana ditekankan dalam paradigma nasional Lemhannas, merupakan bagian integral dari upaya menjaga ketahanan nasional.
Hanya saja, kepemimpinan di era digital memiliki karakter yang berbeda. Seorang pemimpin tidak lagi hanya memimpin melalui struktur formal, tetapi juga melalui pengaruh naratif. Ia harus mampu menjadi produsen makna, bukan sekadar administrator kebijakan.
BACA JUGA:Jurnalisme Adalah Terapi yang Dibayar
Dalam perspektif Antonio Gramsci, ini berkaitan dengan konsep hegemoni budaya, yaitu kemampuan untuk membentuk cara masyarakat memahami realitas. Dalam konteks digital, hegemoni tidak lagi dibentuk melalui institusi tradisional semata, tetapi melalui distribusi konten di ruang digital.
Karena itu, peserta PPNK Lemhannas yang kembali ke daerah masing-masing, memiliki tanggung jawab strategis untuk menjadi agen algoritma kebangsaan. Mereka harus mampu memproduksi, mendistribusikan, dan memperkuat narasi kebangsaan di ruang digital, baik melalui tulisan, diskusi publik, media sosial, maupun institusi yang mereka pimpin.
Ini bukan sekadar tugas komunikasi, tetapi tugas strategis dalam menjaga ketahanan nasional.