Membaca Arah Kesejahteraan Indonesia

Data Sakernas Agustus 2025 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka relatif lebih tinggi pada lulusan SMA, SMK, dan Diploma IV/Universitas dibandingkan lulusan pendidikan dasar. Fakta ini mengindikasikan bahwa peningkatan capaian pendidikan belum sepenuhnya diikuti oleh penciptaan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja.

BACA JUGA:Hidup Bersama Ancaman Bencana yang Terlupakan

Ketidaksesuaian ini berdampak langsung pada struktur pekerjaan yang tersedia. Pada Agustus 2025, sekitar 57,8 persen pekerja Indonesia masih berada di sektor informal. Dominasi sektor informal mencerminkan keterbatasan lapangan kerja formal yang stabil dan produktif.

Dalam struktur seperti ini, bekerja tidak selalu identik dengan sejahtera. Banyak rumah tangga bekerja keras, tetapi tetap berada pada tingkat kesejahteraan yang rapuh.

Dinamika upah mempertegas kondisi tersebut. Data BPS menunjukkan bahwa rata-rata upah nominal pekerja memang meningkat, tetapi laju kenaikannya tidak merata antar sektor dan wilayah.

Pekerja di sektor pertambangan dan jasa modern menikmati pertumbuhan upah yang lebih cepat, sementara pekerja di sektor pertanian dan usaha kecil tertinggal. Ketimpangan ini kemudian tercermin dalam daya beli dan kemampuan rumah tangga untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Pola konsumsi rumah tangga memberikan gambaran yang jujur mengenai kondisi tersebut. Berdasarkan Susenas Maret 2025, sekitar 49,42 persen pengeluaran rumah tangga masih dialokasikan untuk makanan. Pada kelompok pengeluaran bawah, proporsi ini bahkan lebih besar.

BACA JUGA:Ibu Penting, Apakah Bahasa Ibu juga Demikian?

Struktur konsumsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga masih berada pada tahap pemenuhan kebutuhan dasar, dengan ruang yang terbatas untuk investasi jangka panjang seperti pendidikan lanjutan, kesehatan preventif, atau perbaikan hunian.

Dalam kondisi seperti ini, kesejahteraan menjadi sangat sensitif terhadap guncangan harga, terutama harga pangan. Kenaikan harga bahan pokok tidak hanya menggerus daya beli, tetapi juga mempengaruhi keputusan rumah tangga di sektor lain. Pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan sering kali menjadi pos yang dikorbankan terlebih dahulu, menciptakan lingkaran kerentanan yang sulit diputus.

Dimensi perumahan memperlihatkan dinamika yang serupa. Secara umum, kualitas hunian menunjukkan perbaikan. Data BPS mencatat bahwa rumah tangga yang memiliki sanitasi layak telah mencapai 85,37 persen, dan meningkat dibandingkan 2023 dan 2024. Selain itu, rata-rata luas lantai per kapita juga meningkat.

Namun, perbaikan ini tidak merata. Masih terdapat rumah tangga yang tinggal di hunian dengan ruang terbatas, kualitas bangunan rendah, dan fasilitas dasar yang belum memadai, terutama di wilayah perdesaan dan kawasan pinggiran perkotaan.

Perumahan bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga aset ekonomi dan sumber rasa aman. Rumah tangga dengan kualitas hunian rendah cenderung lebih rentan terhadap guncangan kesehatan dan ekonomi. Ketika penyakit datang atau pendapatan terganggu, keterbatasan hunian mempersempit ruang adaptasi rumah tangga, sehingga risiko jatuh ke kondisi yang lebih rentan menjadi lebih besar.

BACA JUGA:Mereka-reka Desain Pemilu dan Pilkada

Kemiskinan, dalam konteks ini, menunjukkan pola yang menarik. Persentase penduduk miskin terus menurun, tetapi karakteristik rumah tangga miskin relatif tidak banyak berubah. Data BPS menunjukkan bahwa struktur ketenagakerjaan rumah tangga miskin masih sangat bergantung pada sektor tradisional di perdesaan, sedangkan di perkotaan lebih beragam namun menghadapi risiko ketidakstabilan pekerjaan.