Negara Bisa Kaya dari Data, Asal Tidak Gagal Paham Digital

negara bisa kaya dari data, asal tidak gagal paham digital belitongekspres.com - ketika dunia bicara soal ekonomi masa depan, yang dibicarakan bukan lagi emas, minyak, atau batu bara. kini, komoditas paling berharga adalah data. negara yang bisa mengelola data warganya dengan baik akan unggul dalam semua aspek, termasuk dalam hal penerimaan negara. sayangnya, indonesia belum benar-benar memahami kekuatan ini secara utuh. kita masih berkutat pada sistem fiskal yang lamban, manual, dan reaktif, padahal dunia sudah bergerak menuju otomasi, integrasi, dan kecerdasan buatan.  penerimaan negara indonesia memiliki masa depan yang cerah jika dan hanya jika kita tidak gagal paham soal digitalisasi. bukan sekadar mengubah laporan kertas menjadi file pdf, atau mengganti loket jadi aplikasi. lebih dari itu, transformasi digital berarti memposisikan data ekonomi rakyat sebagai aset strategis negara yang dikelola dengan cerdas, adil, dan aman.  banyak yang salah kaprah mengira bahwa digitalisasi penerimaan negara hanya soal teknologi. padahal, isu utamanya adalah pola pikir (mindset). sistem perpajakan, bea cukai, dan retribusi daerah selama ini dibangun dengan asumsi bahwa negara harus mengejar warga dan perusahaan untuk membayar. negara selalu tertinggal satu langkah di belakang wajib pajak. di era digital, logika ini harus dibalik. negara harus menjadi pihak yang tahu lebih dulu. bukan mengejar, tapi mengantisipasi. bukan menunggu laporan, tapi mengelola informasi. inilah pentingnya menjadikan data sebagai sumber penerimaan dan dasar kebijakan. baca juga:ketika solidaritas menjadi penjaga nyawa misalnya, dengan memanfaatkan data transaksi dari e-commerce, digital wallet, hingga platform ride-sharing, negara bisa langsung menghitung potensi ppn, pph, hingga pajak daerah tanpa harus menunggu pelaporan manual yang sering kali dimanipulasi. bahkan, negara bisa mendeteksi pola transaksi mencurigakan untuk mencegah penghindaran pajak sejak dini. kesenjangan digital = kesenjangan fiskal sayangnya, pemahaman ini belum merata. masih banyak instansi fiskal di daerah yang tidak memiliki sistem informasi yang terintegrasi. retribusi pasar, pajak hotel, dan pajak restoran di banyak daerah masih dipungut secara manual, rentan manipulasi, dan sangat tidak efisien. ini menunjukkan bahwa kesenjangan digital juga menciptakan kesenjangan fiskal. bayangkan jika semua transaksi di tempat usaha, toko, hingga warung makan terhubung langsung ke sistem digital milik pemerintah. tak perlu lagi mengejar pemilik usaha satu per satu. penerimaan bisa masuk otomatis, data transparan, dan potensi kebocoran bisa ditekan signifikan. di sinilah pentingnya kehadiran negara dalam menyediakan infrastruktur digital nasional. bukan hanya menyediakan internet cepat, tetapi juga membangun platform fiskal digital yang ramah pengguna, gratis, dan bisa digunakan hingga tingkat desa.  salah satu hambatan utama dalam mengoptimalkan penerimaan negara lewat digitalisasi adalah fragmentasi data. saat ini, data ekonomi masyarakat tersebar di banyak lembaga: ada di ditjen pajak, bank indonesia, ojk, kemendagri, hingga di perusahaan platform swasta. baca juga:piagam wajib pajak dan era baru pajak yang berkeadilan namun sayangnya, semua data ini seperti “pulau-pulau kecil” yang belum tersambung dalam satu ekosistem besar. inilah saatnya indonesia membangun sistem interoperabilitas data fiskal nasional, di mana semua data transaksi ekonomi bisa dikonsolidasikan secara otomatis dan real-time. sistem ini bisa diawasi bersama oleh komisi penerimaan negara (sebagai pengawas independen), sehingga tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan perlindungan privasi warga. dengan sistem yang terbuka dan otomatis, tidak akan ada lagi “ruang gelap” dalam pengelolaan penerimaan negara. jangan terjebak digitalisasi setengah hati digitalisasi setengah hati justru berbahaya. banyak kebijakan fiskal yang dianggap digital, padahal hanya memindahkan proses manual ke layar komputer. misalnya, pelaporan pajak daring yang tetap rumit, membutuhkan unggah dokumen berlapis, dan tidak ramah pengguna. ini menimbulkan beban kepatuhan yang tinggi bagi masyarakat, terutama pelaku umkm. padahal semangat digitalisasi seharusnya adalah memudahkan, menyederhanakan, dan mempercepat. jika rakyat masih harus mengantri, konsultasi manual, atau mengisi puluhan kolom laporan, maka kita belum benar-benar digital. solusinya adalah merancang sistem fiskal digital yang berbasis pada otomatisasi data, bukan sekadar digitalisasi dokumen. setiap transaksi cukup dicatat sekali oleh sistem pos (point-of-sale) atau aplikasi kasir, dan semua kewajiban fiskal bisa dihitung otomatis oleh sistem backend yang terkoneksi ke pemerintah. ekonomi digital, sumber penerimaan baru yang terlupakan indonesia adalah salah satu pasar digital terbesar di asia tenggara, dengan nilai ekonomi digital diproyeksikan mencapai usd 130 miliar pada tahun 2025 (google e-conomy sea report, 2023). namun, kontribusi ekonomi digital terhadap penerimaan negara masih jauh dari optimal. banyak transaksi digital yang tidak tercatat secara fiskal. pembayaran internasional menggunakan kartu asing, langganan aplikasi dari luar negeri, hingga transaksi jasa digital dari freelancer asing sering kali luput dari pemungutan pajak. ini terjadi karena sistem kita belum siap mengenali dan mengklasifikasi transaksi digital secara otomatis. baca juga:peer pressure: ketika teman menjadi tekanan! padahal, dengan penerapan digital tax tracking system, negara bisa langsung mengenali transaksi yang dikenai pajak dan menariknya secara otomatis, tanpa perlu intervensi manusia. bahkan penghasilan konten kreator, freelancer digital, atau dropshipper bisa dikalkulasi otomatis jika sistem pembayaran mereka terhubung ke sistem fiskal nasional.  tahap tertinggi dari digitalisasi penerimaan negara bukan sekadar pengumpulan data, tapi pemrosesan cerdas melalui ai. sistem ini bisa mendeteksi anomali, menganalisis tren transaksi, hingga memberi peringatan dini terhadap potensi pelanggaran fiskal. contoh paling konkret adalah sistem e-audit berbasis ai yang kini mulai diuji coba di beberapa negara. sistem ini dapat mengecek ribuan laporan pajak dalam hitungan detik, mengenali pola manipulasi, dan menilai tingkat kepatuhan secara obyektif. indonesia bisa mengarah ke sana, asal ada kemauan politik dan investasi jangka panjang dalam pengembangan teknologi fiskal nasional. namun digitalisasi penerimaan negara juga harus diiringi dengan perlindungan data pribadi yang ketat. jangan sampai niat untuk meningkatkan penerimaan negara justru menjadi pintu masuk penyalahgunaan data ekonomi warga. undang-undang perlindungan data pribadi (uu pdp) harus menjadi fondasi utama dari semua sistem fiskal digital. pemerintah wajib menjamin bahwa data yang dikumpulkan tidak dijual, dibocorkan, atau disalahgunakan oleh pihak ketiga, baik swasta maupun pejabat publik. kepercayaan adalah kunci. jika rakyat yakin bahwa data mereka aman dan digunakan untuk kepentingan publik, mereka akan lebih patuh dan kooperatif dalam urusan fiskal. indonesia tidak boleh ketinggalan lagi penerimaan negara adalah urusan hidup-mati sebuah bangsa. di era digital, potensi penerimaan negara sangat besar, tapi hanya bisa diraih jika kita tidak gagal memahami makna digitalisasi secara utuh. negara harus berubah dari institusi yang reaktif menjadi institusi yang proaktif. dari menunggu pelaporan menjadi mengelola data. dari birokrasi manual menjadi sistem otomasi cerdas. jangan sampai indonesia kembali menjadi negara penonton dalam revolusi ekonomi global. ketika negara lain sudah mengumpulkan pajak dari platform digital sejak bertahun-tahun lalu, sementara kita baru sibuk membahas peraturannya. negara lain sudah punya sistem audit berbasis ai, sementara kita masih sibuk mengumpulkan bukti fotokopi. jika kita tidak mau kehilangan potensi penerimaan triliunan rupiah, maka revolusi fiskal digital adalah keharusan, bukan pilihan. *) heriyanto,s.h.i, guru smp negeri 4 gantung, kabupaten belitung timur (beltim)

Tag

• # sistem perpajakan
• # pajak digital
• # data ekonomi
• # digitalisasi fiskal
• # perlindungan data
• # umkm digital
• # reformasi fiskal
• # penerimaan negara
• # ekonomi digital
• # kecerdasan buatan

Share

• 
• 
• 
• 
•