Ekonomi Hijau Belitung: Peluang yang Terlupakan

Reporter: Hairul Sandi Mantowi |

Editor: Yudiansyah |

Kamis , 19 Jun 2025 - 22:23

Hairul Sandi Mantowi, Mahasiswa Magister Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada-(Dok: Pribadi)-

Dalam skema REDD, karbon yang tidak dilepaskan akibat keberhasilan menjaga hutan dihitung sebagai kredit karbon. Kredit ini kemudian dapat dijual di pasar internasional atau ditukar dengan kompensasi dari lembaga pendanaan.

Skema REDD memang menjanjikan dalam upaya mengurangi emisi dari deforestasi, namun tantangan teknis dan tata kelola seperti penghitungan karbon, mekanisme pembayaran yang adil, serta akuntabilitas dalam perlindungan hutan masih menjadi hambatan nyata.

Tanpa penyelesaian atas persoalan tersebut, REDD berisiko menjadi solusi di atas kertas yang tidak menyentuh akar persoalan di lapangan Stern Review on the Economics of Climate Change memperkirakan bahwa untuk mengurangi setengah emisi dari sektor kehutanan hingga tahun 2030, dibutuhkan dana sekitar $17 hingga $33 miliar setiap tahunnya.

Pendanaan ini dapat diperoleh melalui mekanisme pendanaan internasional maupun melalui program-program yang dijalankan oleh pemerintah di tingkat nasional lalu diturunkan ke daerah.

Potensi Mangrove Belitung

Berdasarkan data Mongabai 2021, luas hutan mangrove di Pulau Belitung mencapai 108.890,34 hektar. Kabupaten Belitung menyumbang 65.658,06 hektar dan Belitung Timur 43.232,28 hektar.

Penelitian Punomobasuki (2012) menunjukkan satu hektar mangrove mampu menyimpan karbon hingga 800–1.200 ton. Artinya, total potensi penyimpanan karbon mangrove di Belitung bisa mencapai 87 hingga 130 juta ton karbon. Ini adalah angka yang sangat signifikan dalam skema pasar karbon dan mitigasi perubahan iklim.

Selain itu, hutan mangrove memiliki keunggulan ekologis dibandingkan hutan daratan. Ketika tanaman hutan daratan mati, sekitar 50 persen karbonnya dilepaskan ke udara.

Sebaliknya, mangrove menyimpan karbonnya di endapan lumpur organik menjadikannya penyerap karbon yang jauh lebih stabil dan tahan lama. Dalam konteks REDD-plus, ini adalah nilai ekonomi dan ekologis yang sangat potensial bagi Belitung untuk menjadi pemain dalam perdagangan karbon.

Sayangnya, hingga kini potensi ini belum masuk secara serius dalam perencanaan pembangunan daerah. Belitung masih berkutat pada eksploitasi sumber daya tambang yang terus menipis dan membawa dampak lingkungan yang tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh.

Padahal apabila pemerintah daerah peka terhadap Skema REDD Belitung berpotensi mendapat benefit yang signifikan. Dari segi lingkungan akan terjaga, namun tetap menghasilkan nilai ekonomis.

Sudah Waktunya Untuk Bergerak

Pemerintah daerah harus mulai menyusun road map untuk menyusun tata kelola hutan mangrove. Langkah awalnya bisa dimulai dengan mengintegrasikan mangrove ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, menetapkan zona konservasi dan restorasi berbasis data ilmiah, serta membuka akses Belitung ke skema REDD berbasis komunitas.

ekonomi hijau belitung: peluang yang terlupakan                            belitongekspres.com - di tengah krisis iklim global dan kian menipisnya sumber daya tambang, belitung sejatinya menyimpan potensi besar yang belum banyak dilirik: ekonomi hijau berbasis ekosistem mangrove. 
dengan cadangan karbon yang sangat besar, hutan mangrove di belitung berpotensi menjadi aset strategis dalam perdagangan karbon dunia melalui skema redd (reducing emissions from deforestation and forest degradation).
sayangnya, peluang ini belum terakomodasi secara serius dalam arah kebijakan pembangunan daerah. belitung masih terpaku pada model ekonomi lama yang berbasis eksploitasi sumber daya alam. pertanyaannya, apakah belitung akan terus tertinggal, atau justru berani mengambil peran sebagai pelopor ekonomi hijau dari wilayah pesisir?
desakan global untuk menekan laju perubahan iklim dalam beberapa dekade terakhir telah melahirkan berbagai instrumen tata kelola transnasional. salah satu yang paling menonjol adalah redd, skema yang menjanjikan insentif finansial bagi negara berkembang untuk menjaga hutannya dan mengurangi emisi karbon.
namun, di balik narasi pelestarian yang tampak ideal, tersimpan pertanyaan mendasar: siapa yang sesungguhnya diuntungkan dari skema ini? dan bagaimana posisi tawar masyarakat lokal, khususnya di belitung, dalam agenda iklim global tersebut?
baca juga:ketegangan iran-israel picu lonjakan harga minyak, ekonomi ri terancam efek domino
masalah global tentang perubahan iklim
masa kini para ilmuan global sedang mencari solusi untuk mengatasi perubahan iklim yang disebabkan oleh eksploitasi yang rakus oleh manusia. dalam penelitian cifor (center for international forestry research) 2010 solusi mengatasi perubahan iklim menitikberatkan pada dua aspek yaitu adaptasi dan mitigasi. 
adaptasi adalah upaya menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim, seperti curah hujan yang tidak menentu atau suhu ekstrem, agar manusia dan lingkungan tetap bisa bertahan. sedangkan mitigasi adalah usaha untuk mengurangi penyebab perubahan iklim, terutama emisi gas rumah kaca.
masih berdasarkan data yang disampaikan cifor dalam riset terbarunya menunjukkan bahwa dari 32 milyar ton co2 yang dihasilkan oleh aktivitas manusia per tahunnya kurang dari 5 milyar ton diserap oleh hutan. 
data ini diperkuat dengan pernyataan oleh erma yulihastin menyampaikan pendapatnya di european centre for medium-range weather forecasts (ecmwf) bahwa dalam 30 tahun terakhir iklim bumi naik mencapai 1,5 derajat celcius  (brin, 2023). kondisi yang mengkhawatirkan ini jika tidak segera diatas dapat memicu perebutan sumber daya yang menyebabkan negara-negara akan berkonflik dan berperang (the conversation, 2023).
konsep redd
secara konsep, negara-negara di kawasan selatan (negara berkembang) diberi kompensasi karena memilih untuk tidak menebang hutan, sementara negara-negara di belahan utara (negara maju) “membayar” utang karbon mereka melalui mekanisme pasar. 
istilah negara selatan dan utara lazim digunakan dalam kajian hubungan internasional dan pembangunan global untuk menunjukkan ketimpangan ekonomi dan politik antarnegara yang berbeda tingkat kemajuannya (jati, 2012). 
baca juga:harmonisasi strategi fiskal dan moneter untuk ketahanan ekonomi
dalam skema redd, karbon yang tidak dilepaskan akibat keberhasilan menjaga hutan dihitung sebagai kredit karbon. kredit ini kemudian dapat dijual di pasar internasional atau ditukar dengan kompensasi dari lembaga pendanaan. 
skema redd memang menjanjikan dalam upaya mengurangi emisi dari deforestasi, namun tantangan teknis dan tata kelola seperti penghitungan karbon, mekanisme pembayaran yang adil, serta akuntabilitas dalam perlindungan hutan masih menjadi hambatan nyata. 
tanpa penyelesaian atas persoalan tersebut, redd berisiko menjadi solusi di atas kertas yang tidak menyentuh akar persoalan di lapangan stern review on the economics of climate change memperkirakan bahwa untuk mengurangi setengah emisi dari sektor kehutanan hingga tahun 2030, dibutuhkan dana sekitar $17 hingga $33 miliar setiap tahunnya. 
pendanaan ini dapat diperoleh melalui mekanisme pendanaan internasional maupun melalui program-program yang dijalankan oleh pemerintah di tingkat nasional lalu diturunkan ke daerah.
potensi mangrove belitung
berdasarkan data mongabai 2021, luas hutan mangrove di pulau belitung mencapai 108.890,34 hektar. kabupaten belitung menyumbang 65.658,06 hektar dan belitung timur 43.232,28 hektar. 
penelitian punomobasuki (2012) menunjukkan satu hektar mangrove mampu menyimpan karbon hingga 800–1.200 ton. artinya, total potensi penyimpanan karbon mangrove di belitung bisa mencapai 87 hingga 130 juta ton karbon. ini adalah angka yang sangat signifikan dalam skema pasar karbon dan mitigasi perubahan iklim.
selain itu, hutan mangrove memiliki keunggulan ekologis dibandingkan hutan daratan. ketika tanaman hutan daratan mati, sekitar 50 persen karbonnya dilepaskan ke udara. 
sebaliknya, mangrove menyimpan karbonnya di endapan lumpur organik menjadikannya penyerap karbon yang jauh lebih stabil dan tahan lama. dalam konteks redd-plus, ini adalah nilai ekonomi dan ekologis yang sangat potensial bagi belitung untuk menjadi pemain dalam perdagangan karbon.
baca juga:zulhas tegaskan peran strategis kopdes merah putih dalam mendorong ekonomi kerakyatan
sayangnya, hingga kini potensi ini belum masuk secara serius dalam perencanaan pembangunan daerah. belitung masih berkutat pada eksploitasi sumber daya tambang yang terus menipis dan membawa dampak lingkungan yang tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh. 
padahal apabila pemerintah daerah peka terhadap skema redd belitung berpotensi mendapat benefit yang signifikan. dari segi lingkungan akan terjaga, namun tetap menghasilkan nilai ekonomis.  
sudah waktunya untuk bergerak
pemerintah daerah harus mulai menyusun road map untuk menyusun tata kelola hutan mangrove. langkah awalnya bisa dimulai dengan mengintegrasikan mangrove ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, menetapkan zona konservasi dan restorasi berbasis data ilmiah, serta membuka akses belitung ke skema redd berbasis komunitas. 
lalu yang tidak kalah penting juga perlu melibatkan masyarakat adat, pekerja tambang, nelayan, dan kelompok perempuan untuk diberdayakan tanpa menghilangkan hak-haknya sebagai masyarakat yang selama ini tidak memiliki pengetahuan yang sama terkait dengan skema redd, sehingga hal ini harus diselaraskan.
belitung tidak harus menunggu kerusakan total untuk berubah dan harus berani mengambil resiko untuk berkomitmen menjadi role model daerah yang mampu maju tanpa bergantung kepada sumber daya alam timah. 
baca juga:belitung dan ironi anggaran miliaran: sampah berserakan, etika terabaikan
potensi ini harus dilirik sebab memiliki nilai konservatif untuk alam dan nilai ekonomis untuk menambah pad (pendapatan asli daerah). karena memiliki hutan mangrove dan dikelilingi garis pantai, belitung bisa menata ulang masa depannya sebagai wilayah pesisir yang tidak lagi bergantung pada tambang, tapi menjadi pionir ekonomi hijau yang berkontribusi nyata terhadap solusi iklim dunia.
kesimpulan
kini saatnya belitung mengampil posisi ini sebagai pemain dalam panggung besar isu iklim global ini. dengan berbagai kekayaan ekosistem mangrove yang dimiliki, belitung punya peluang nyata untuk mengambil posisi tawar dalam agenda perubahan iklim, sehingga belitung bukan sekadar objek kebijakan pusat atau pasar karbon internasional. 
apabila potensi ini dikelola dengan keberpihakan pada lingkungan dan masyarakat lokal, redd bukan hanya menjadi jalan melindungi hutan, tapi juga membuka lembaran baru bagi pembangunan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada masa depan dan generasi mendatang.
mengelola kekayaan ekologis seperti hutan mangrove bukan sekadar soal konservasi, tetapi langkah strategis menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan. belitung memiliki peluang emas untuk menjadi contoh daerah yang mampu bangkit dari ketergantungan pada tambang, menuju model pembangunan berbasis karbon biru dan redd.
baca juga:percepatan ekonomi hijau, tim prabowo-gibran siapkan badan pengelola pengendalian perubahan iklim
sudah saatnya potensi mangrove belitung dimasukkan ke dalam kebijakan nyata, bukan hanya sebagai narasi lingkungan, tetapi sebagai kekuatan ekonomi baru. dengan strategi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, belitung bisa menjadi pelopor dalam perdagangan karbon serta percontohan transformasi ekonomi hijau di indonesia. jangan biarkan potensi ini kembali terlupakan.
*) hairul sandi mantowi, mahasiswa magister politik dan pemerintahan universitas gadjah mada, awardee citres.net-norhed

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 20 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan