Koperasi Komando: Menyoal Risiko Program KDMP di Desa

Reporter: H. Hamlet Subekti |

Editor: Yudiansyah |

Senin , 09 Jun 2025 - 13:39

H. Hamlet Subekti -(Dok: Pribadi)-

koperasi komando: menyoal risiko program kdmp di desa                            belitongekspres.com - bung hatta (drs. mohammad hatta – wakil presiden ri pertama) pernah menyebutkan bahwa “koperasi adalah soko guru ekonomi”, karena koperasi berangkat dari pemikiran bahwa sistemnya bersifat kekeluargaan: dari, oleh, dan untuk anggota. mungkin mendasarkan pada pemikiran ini, presiden prabowo menggagas pembentukan koperasi desa merah putih (kdmp), yang disambut secara antusias dan gegap gempita oleh sebagian publik.
menakar perspektif inpres no. 9/2025
program kdmp diluncurkan oleh pemerintahan prabowo melalui instruksi presiden (inpres) no. 9 tahun 2025. proyek ambisius ini ditaksir akan menelan anggaran hingga rp400 triliun, dengan rincian per koperasi mencapai rp4 miliar hingga rp5 miliar untuk sekitar 80.000 desa di seluruh indonesia. 
dalam inpres ini juga terdapat instruksi khusus kepada kepala badan gizi nasional (bgn) untuk melaksanakan program makan bergizi gratis (mbg) melalui jalur koperasi kdmp.
secara prinsip, model desentralistik memang memungkinkan koperasi menjadi mitra strategis untuk program mbg. namun, bila koperasi dibentuk secara top-down dengan pendekatan komando dari pusat, hal ini justru menyimpang dari prinsip dasar koperasi. 
baca juga:celios dorong blended finance jadi skema pembiayaan koperasi desa
koperasi seharusnya mengedepankan nilai-nilai sukarela, keterbukaan, pengelolaan demokratis oleh anggota, serta kontribusi modal secara adil dari seluruh anggotanya. prinsip inilah yang menjadikan koperasi sebagai entitas otonom yang bisa diberdayakan dengan fleksibilitas untuk merancang, mengelola, dan mengevaluasi pelaksanaan mbg sesuai dengan konteks lokal masing-masing desa.
sejarah mencatat bahwa koperasi yang dibentuk atas inisiatif negara umumnya gagal dan tidak bertahan lama. yang lebih krusial dalam konteks ini adalah perbedaan hak kelola antara dana desa dan dana kdmp. dana desa dikelola oleh perangkat desa melalui kepala desa, sedangkan dana kdmp akan dikelola langsung oleh warga desa melalui pengurus koperasi.
risiko fiskal dan skema kredit kdmp
program kdmp juga membawa konsekuensi fiskal baru, baik bagi pemerintah maupun bagi bank-bank himpunan bank milik negara (himbara). pembentukan koperasi ini akan dibiayai melalui skema pinjaman dari himbara, dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) sebagai jaminan. artinya, pemerintah pusat menggunakan dana desa untuk mencicil pinjaman tersebut kepada himbara.
namun, proses negosiasi antara pemerintah dan himbara terkait plafon kredit tidak berjalan mulus. semula plafon ditetapkan sebesar rp4–5 miliar dengan tenor 10 tahun. kini direvisi menjadi rp3 miliar dengan tenor 6 tahun. ini berarti selama enam tahun ke depan, dana yang diterima desa dari pemerintah pusat akan dipotong untuk membayar cicilan pembentukan koperasi.
terlepas dari berapapun nilai plafonnya, skema ini tetap berisiko menjerat desa dalam beban utang jangka panjang. dalam realitasnya, hanya sebagian kecil desa yang menerima alokasi dana hingga rp2 miliar dari apbn 2025, sedangkan mayoritas justru mendapat kurang dari rp1 miliar. 
bila kinerja keuangan kdmp bermasalah, maka desa akan menanggung kerugian ganda. pertama, dana desa tetap akan dipotong untuk melunasi cicilan kdmp. kedua, pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa (rpjmdes) bisa terganggu karena kekurangan modal akibat dana tersedot untuk membayar utang.
baca juga:koperasi desa merah putih raup potensi untung rp50 triliun: tengkulak tersingkir, petani sejahtera!
ancaman likuiditas dan stabilitas perbankan
gagalnya program kdmp bukan hanya merugikan desa, tetapi juga dapat berdampak serius terhadap likuiditas perbankan nasional. lonjakan kredit bermasalah (non-performing loan/npl) dari koperasi-koperasi yang tidak bankable berpotensi membebani neraca keuangan himbara.
kondisi ekonomi nasional saat ini pun sudah cukup rapuh. berdasarkan data dari otoritas jasa keuangan (ojk), rasio npl perbankan mengalami kenaikan pada februari 2025 sebesar 2,22%, naik dari 2,18% pada januari 2025. sementara itu, menurut bank indonesia, pertumbuhan tahunan penyaluran kredit ke koperasi juga menunjukkan tren penurunan signifikan: dari 16,3% pada juli 2023 menjadi hanya 4,1% pada maret 2025.
lebih lanjut, pt pemeringkat efek indonesia (pefindo) mencatat bahwa rasio npl koperasi mencapai 8,5%, jauh di atas rata-rata perbankan. data ini mengindikasikan bahwa kinerja sektor koperasi belum mengalami perbaikan berarti dan justru menunjukkan tanda-tanda kemunduran. dengan demikian, dari kacamata perbankan, koperasi saat ini dinilai belum layak mendapat pembiayaan berskala besar atau dianggap tidak bankable.
pendekatan lebih realistis dan organik
sebagai alternatif yang lebih realistis, program yang menyasar desa sebaiknya benar-benar didasarkan pada kebutuhan ekonomi rakyat secara riil. program ambisius yang membebani fiskal dan menjerat desa dalam utang jangka panjang seharusnya dihindari. 
pemerintah lebih tepat jika memperkuat koperasi yang telah berjalan secara organik di desa, melalui dukungan modal bergulir berbasis hibah, pelatihan manajemen usaha, hingga penjaminan akses pasar yang lebih luas.
baca juga:arief prasetyo: koperasi merah putih punya potensi jadi pusat pangan murah berkualitas
lebih jauh, tidak semestinya alokasi dana desa digunakan untuk membiayai program yang dirancang sepenuhnya oleh pemerintah pusat. dana desa semestinya difokuskan untuk program-program pembangunan yang berbasis pada aspirasi masyarakat desa itu sendiri, sebagaimana tertuang dalam rpjmdes. dalam hal ini, peran pemerintah pusat cukup sebagai fasilitator, bukan pengendali penuh.
skema yang lebih ideal justru melalui penyertaan modal kepada badan usaha milik desa (bumdes), bukan pembentukan koperasi yang bersifat “komando” dari atas. pendekatan ini tidak hanya lebih menghormati potensi dan kemandirian desa, tetapi juga lebih sesuai dengan amanat undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa, yang menjamin otonomi desa dalam mengelola pembangunan dan keuangannya.
dengan memberikan ruang otonomi yang lebih besar kepada desa untuk merancang dan menjalankan program berdasarkan kebutuhan lokal, pembangunan akan berjalan lebih inklusif, berkelanjutan, dan merata. 
selain itu, pendekatan ini juga sejalan dengan semangat desentralisasi fiskal dan prinsip subsidiaritas. yaitu pengambilan keputusan dilakukan sedekat mungkin dengan masyarakat yang terdampak langsung di pedesaan.
*) h. hamlet subekti adalah pemerhati sosial-ekonomi, domisili semarang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 10 juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan