Trump, Lawatan Teluk dan Genosida Gaza: Antara Stabilitas dan Ambisi

Sejak Oktober 2023, sudah lebih dari 52.800 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas akibat serangan brutal Israel di Gaza.

BACA JUGA:Belajar dari Media China: Transformasi dan Dominasi Digital

Hal itu tetap terus berlangsung (tanpa adanya langkah nyata dari AS untuk menghentikan genosida tersebut), meski Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada November 2024 mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanan, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Saat Trump tengah berkunjung di negara-negara Teluk, BBC melaporkan bahwa Israel kembali dengan kejam dan leluasa melakukan serangan udara yang menewaskan lebih dari 80 (termasuk puluhan anak-anak dan wanita) di sepanjang Jalur Gaza, Selasa (13/5) malam waktu setempat.

Wakil Sekretaris Jenderal untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat PBB, Tom Fletcher telah mendesak anggota Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan guna mencegah genosida di Gaza, serta menyerukan kepada Israel untuk mencabut blokade terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Banyak pemerintahan dan mereka yang memiliki hati nurani dapat melihat bahwa penutupan akses bantuan merupakan sebuah hukum kolektif yang kejam oleh Israel terhadap warga Gaza, yang mengakibatkan banyak warga kelaparan, kekurangan nutrisi, dan tidak mendapatkan layanan medis dasar yang layak.

Tidak heran bila Fletcher mendesak Israel untuk mencabut "blokade brutal” itu dan mengizinkan para pekerja kemanusiaan menyelamatkan nyawa warga sipil.

BACA JUGA:Insentif Pajak untuk Stabilitas Ketenagakerjaan Sektor Padat Karya

Selain meminta Israel untuk mencabut blokade yang telah berjalan lebih dari 10 pekan di Gaza itu, Fletcher juga mengkritik rencana Israel-AS untuk mengambil alih distribusi bantuan kemanusiaan di wilayah tersebut.

Menurut sejumlah media AS dan Israel, Kabinet Keamanan Israel pada Ahad (4/5) telah mengesahkan rencana pengiriman bantuan bagi warga Palestina di wilayah perang Gaza melalui kontraktor keamanan swasta AS.

Rencana itu telah ditolak oleh tim kemanusiaan di PBB yang menyatakan bahwa pihaknya "tidak akan berpartisipasi dalam skema apa pun yang tidak mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan global yaitu ketidakberpihakan, independensi dan netralitas".

Sejumlah warga Palestina yang diwawancarai jurnalis media Xinhua menyuarakan rasa ketidakpercayaan yang mendalam terhadap upaya tersebut, seraya menuduh Washington dan Tel Aviv melakukan langkah politisasi pengiriman bantuan di tengah krisis kemanusiaan yang semakin parah.

Mohammed al-Ajrami, seorang pengungsi di Gaza City, mengatakan, pengungsian paksa sejak awal perang telah membuat banyak warga mengalami kelaparan, kekurangan, dan ketakutan. "Orang-orang di sini tidak percaya pada inisiatif apa pun yang melibatkan pihak-pihak yang sama yang mereka anggap bertanggung jawab atas penderitaan mereka," katanya sebagaimana dikutip Xinhua.

Kunjungan "kosmetik"

Untuk itu, jangan heran bila ada kalangan yang berpandangan bahwa kunjungan Trump hanya sebagai politik "kosmetik", karena tujuan yang sebenarnya hanya lebih ditujukan kepada mengamankan investasi dan penjualan persenjataan AS daripada mencapai stabilitas atau keadilan regional yang sesungguhnya.

Apalagi, masih banyak yang belum melupakan bahwa Trump menyebut Gaza sebagai "Riviera Timur Tengah" sambil mengusulkan relokasi massal warga Palestina, yang akibatnya berdampak menuai tuduhan pembersihan etnis—bukan pembangunan perdamaian.