Haji Ilegal dan Bahaya Jalan Pintas dalam Ibadah

Reporter: Asep Firmansyah |

Editor: Yudiansyah |

Jumat , 25 Apr 2025 - 22:15

Ilustrasi: Dokumen paspor jamaah calon haji--(Antara)

Pemerintah Indonesia, melalui Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Jeddah, telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh WNI untuk berhati-hati dan hanya mengikuti penyelenggara haji yang resmi.

Konsul Haji KJRI, Nasrullah Jasam, menegaskan bahwa pelanggaran terhadap batas waktu tinggal di Arab Saudi bisa berakibat pada sanksi yang berat.

Perusahaan travel yang gagal melaporkan jamaah yang melebihi batas waktu tinggal (overstay) dapat dikenakan denda hingga SAR 100.000, yang setara dengan lebih dari Rp400 juta.

Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi telah mengeluarkan aturan tegas mengenai larangan masuk ke Makkah tanpa visa haji, yang akan berlaku mulai 29 April 2025. Untuk ekspatriat, larangan ini sudah berlaku sejak 23 April.

Hanya individu dengan tempat tinggal resmi di Makkah, pemegang visa haji yang sah, atau petugas yang bekerja di tempat-tempat suci yang diizinkan masuk.

Mereka yang ingin masuk Makkah diwajibkan mengajukan izin melalui platform resmi seperti Absher atau Muqeem. Pelanggar aturan ini akan ditolak masuk atau langsung dipulangkan ke negara asal.

Selain itu, penerbitan izin umrah melalui platform Nusuk juga ditangguhkan hingga 10 Juni 2025. Warga Saudi, ekspatriat, serta warga negara dari Gulf Cooperation Council (GCC) tidak akan bisa mengajukan izin umrah selama periode tersebut.

Bahkan, hotel-hotel di Makkah dilarang keras menampung tamu yang tidak memiliki visa haji resmi atau izin kerja selama musim haji. Kebijakan ketat ini diterapkan untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, dan keamanan para jamaah haji.

Doktrin

Pada penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah/2024 Masehi, puluhan WNI dideportasi, dan beberapa lainnya dinyatakan bersalah oleh otoritas pengadilan Arab Saudi. Mereka terbukti menggunakan visa nonhaji dan mengenakan atribut haji palsu.

Para jamaah nonprosedural ini telah tinggal di Saudi selama sebulan atau lebih sebelum musim haji dimulai. Mereka berusaha menghindari razia keamanan dengan berpindah-pindah tempat tinggal.

Puncaknya, sebanyak 24 WNI yang menggunakan visa nonhaji ditangkap oleh kepolisian Saudi setelah kedapatan tidak dapat menunjukkan dokumen haji resmi saat berada di Miqat Bir Ali, Madinah.

Setiap orang dari mereka harus merogoh kocek mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk bisa berangkat ke Arab Saudi.

haji ilegal dan bahaya jalan pintas dalam ibadah                             
jakarta, belitongeksprescom – menunaikan ibadah haji adalah cita-cita atau impian bagi setiap muslim. namun, terbatasnya kuota dan panjangnya antrean seringkali membuat banyak orang tergoda untuk memilih jalan pintas, seperti menerima tawaran berhaji tanpa antrean atau melalui jalur nonresmi.
namun, pilihan jalan pintas ini penuh risiko. selain melanggar hukum, haji ilegal juga berbahaya bagi keselamatan jamaah, terutama di tengah ketatnya aturan pemerintah arab saudi.
sejak awal april 2025, pemerintah arab saudi menghentikan sementara penerbitan visa umrah dan kunjungan untuk warga dari 14 negara, termasuk indonesia. kebijakan ini akan berlaku hingga pertengahan juni 2025, atau sampai musim haji berakhir.
langkah ini diambil untuk mengatur arus masuk jamaah dan mencegah praktik ilegal yang sering terjadi menjelang puncak musim haji. pemerintah arab saudi bahkan telah menetapkan 13 april 2025 sebagai batas terakhir bagi jamaah umrah untuk memasuki negara tersebut.
selanjutnya, semua jamaah umrah diwajibkan meninggalkan arab saudi paling lambat 29 april 2025. setelah tanggal tersebut, tidak ada lagi jamaah umrah yang diizinkan untuk masuk ke wilayah kerajaan.
baca juga:menag nasaruddin umar: cegah haji ilegal dengan kolaborasi antar instansi
langkah ini sangat penting mengingat tren di tahun-tahun sebelumnya, di mana banyak orang datang ke saudi dengan visa umrah atau visa kunjungan menjelang musim haji, lalu berusaha "menyusup" untuk ikut berhaji. 
mereka tinggal lebih lama dengan harapan bisa ikut serta dalam prosesi haji. praktik semacam ini jelas ilegal, karena hanya pemegang visa haji resmi yang diperbolehkan mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji.
penegakan aturan yang ketat
untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, arab saudi telah memperketat pengawasan dan keamanan. aparat militer dikerahkan, razia besar-besaran dilakukan, dan seluruh jalur masuk ke kota suci makkah dijaga dengan ketat.
rumah-rumah warga yang diduga menampung jamaah nonhaji juga turut diperiksa. jamaah yang tidak memiliki visa haji resmi tidak hanya akan dideportasi, tetapi juga berisiko dikenakan denda besar, penjara, atau bahkan masuk dalam daftar hitam yang melarang mereka masuk kembali ke arab saudi selama 10 tahun.
tahun lalu, beberapa wni tertangkap karena melanggar aturan ini. salah satu kasus yang mencuri perhatian melibatkan seorang ketua dprd dari sebuah kabupaten di jawa yang ditahan dan diadili oleh otoritas saudi setelah mencoba berhaji secara ilegal.
baca juga:eks penyidik kpk, harun al-rasyid resmi menjabat deputi pengawasan bp haji
pemerintah indonesia, melalui konsulat jenderal ri (kjri) di jeddah, telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh wni untuk berhati-hati dan hanya mengikuti penyelenggara haji yang resmi.
konsul haji kjri, nasrullah jasam, menegaskan bahwa pelanggaran terhadap batas waktu tinggal di arab saudi bisa berakibat pada sanksi yang berat. 
perusahaan travel yang gagal melaporkan jamaah yang melebihi batas waktu tinggal (overstay) dapat dikenakan denda hingga sar 100.000, yang setara dengan lebih dari rp400 juta.
kementerian dalam negeri arab saudi telah mengeluarkan aturan tegas mengenai larangan masuk ke makkah tanpa visa haji, yang akan berlaku mulai 29 april 2025. untuk ekspatriat, larangan ini sudah berlaku sejak 23 april. 
hanya individu dengan tempat tinggal resmi di makkah, pemegang visa haji yang sah, atau petugas yang bekerja di tempat-tempat suci yang diizinkan masuk.
mereka yang ingin masuk makkah diwajibkan mengajukan izin melalui platform resmi seperti absher atau muqeem. pelanggar aturan ini akan ditolak masuk atau langsung dipulangkan ke negara asal.
baca juga:garuda indonesia optimalkan armada dan layanan jelang penerbangan haji 2025
selain itu, penerbitan izin umrah melalui platform nusuk juga ditangguhkan hingga 10 juni 2025. warga saudi, ekspatriat, serta warga negara dari gulf cooperation council (gcc) tidak akan bisa mengajukan izin umrah selama periode tersebut. 
bahkan, hotel-hotel di makkah dilarang keras menampung tamu yang tidak memiliki visa haji resmi atau izin kerja selama musim haji. kebijakan ketat ini diterapkan untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, dan keamanan para jamaah haji.
doktrin
pada penyelenggaraan ibadah haji 1445 hijriah/2024 masehi, puluhan wni dideportasi, dan beberapa lainnya dinyatakan bersalah oleh otoritas pengadilan arab saudi. mereka terbukti menggunakan visa nonhaji dan mengenakan atribut haji palsu.
para jamaah nonprosedural ini telah tinggal di saudi selama sebulan atau lebih sebelum musim haji dimulai. mereka berusaha menghindari razia keamanan dengan berpindah-pindah tempat tinggal.
puncaknya, sebanyak 24 wni yang menggunakan visa nonhaji ditangkap oleh kepolisian saudi setelah kedapatan tidak dapat menunjukkan dokumen haji resmi saat berada di miqat bir ali, madinah.
setiap orang dari mereka harus merogoh kocek mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk bisa berangkat ke arab saudi.
baca juga:polresta soekarno-hatta perketat pengawasan keberangkatan haji 2025
saat ditanya oleh petugas haji indonesia dan otoritas keamanan setempat, puluhan wni tersebut tampak tidak khawatir, bahkan hanya pasrah tanpa menunjukkan rasa kesal terhadap pihak yang membawa mereka.
mereka meyakini bahwa berhaji adalah panggilan, sehingga ketika gagal melaksanakan ibadah haji, mereka menerima itu sebagai takdir allah swt. 
terungkap juga bahwa mereka telah didoktrin untuk tidak menyalahkan pelaku, dengan alasan bahwa jika perjalanan mereka gagal, itu semua adalah ketetapan sang pencipta.
memang benar bahwa haji adalah panggilan dan gagal berhaji merupakan ketetapan allah swt. namun, berangkat tanpa mengikuti prosedur resmi justru melanggar prinsip-prinsip syariat.
menjadi jamaah nonprosedural tidak hanya akan membahayakan diri sendiri, tetapi juga mengancam keselamatan jamaah lainnya. ada berbagai risiko yang bisa merugikan, terutama bagi diri sendiri.
pertama, jika tertangkap dan tidak dapat menunjukkan dokumen resmi perhajian, mereka akan menghadapi ancaman deportasi, denda, masuk daftar hitam selama 10 tahun yang melarang mereka masuk ke arab saudi, hingga hukuman penjara.
baca juga:bph tinjau fasilitas dan layanan haji di bandara soekarno-hatta
kedua, jika mereka "lolos", mereka tidak akan mendapatkan fasilitas seperti tenda, transportasi, dan makan di arafah, mudzalifah, dan mina. bayangkan betapa sulitnya kondisi puncak musim panas yang mencapai 50 derajat celcius tanpa dukungan layanan di armuzna.
namun, jika mereka tetap nekat bergabung dengan jamaah haji resmi, itu adalah dosa karena telah merampas hak orang lain, yang bisa mempengaruhi kemabruran haji mereka.
ketiga, proses kepulangan yang tidak jelas. mereka akan terkatung-katung di arab saudi karena tidak memiliki slot penerbangan. pemerintah arab saudi akan memprioritaskan penerbangan jamaah haji resmi.
berdasarkan data dari kementerian kesehatan saudi yang disampaikan melalui kjri di jeddah, sebanyak 1.301 orang meninggal dunia pada musim haji 2024. salah satu faktor penyebab kematian adalah suhu panas ekstrem.
dari jumlah tersebut, sekitar 83 persen di antaranya adalah jamaah yang tidak melalui prosedur resmi atau ilegal. banyak jamaah dengan visa nonhaji yang terpaksa berjalan jauh di bawah terik matahari, tanpa tempat berlindung atau tenda untuk beristirahat.
hukum
wakil sekretaris lembaga bahtsul masail pbnu, alhafiz kurniawan, menjelaskan bahwa dalam hukum syar'i, suatu ibadah atau akad muamalah dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan berdasarkan syariat.
begitu pula dengan ibadah haji. jika syarat dan rukun haji dipenuhi, maka haji tersebut tetap sah, termasuk haji wajib yang jika ditinggalkan oleh jamaah akan dikenakan sanksi dam haji, namun tetap sah.
baca juga:57 jemaah calon haji belitung siap berangkat
adapun haji yang tidak mengikuti prosedur formal yang ditetapkan oleh pemerintah, jika dilaksanakan dengan benar sesuai dengan ketentuan syariat, maka haji tersebut tetap sah.
namun, pbnu pada tahun lalu menegaskan bahwa meskipun praktik haji ilegal tetap sah secara syariat, pelakunya tetap berdosa karena tidak menaati peraturan pemerintah—yang dalam islam hukumnya wajib dipatuhi.
dosa dan cacat dalam ibadah ini timbul dari pelanggaran terhadap kewajiban untuk taat kepada otoritas negara, serta mengingkari kontrak sosial-politik yang sudah disepakati dengan pemerintah. 
inilah letak kesalahan jamaah haji ilegal—menunaikan ibadah tanpa visa resmi dan tanpa mengikuti prosedur formal yang ditetapkan oleh pemerintah indonesia maupun pemerintah arab saudi.
melihat kompleksitas aturan dan tingginya risiko yang menyertai, masyarakat diimbau untuk tidak mudah tergoda dengan tawaran berhaji tanpa antrean. jalan pintas belum tentu membawa keberkahan. 
sebaliknya, menunaikan haji secara sah dan sesuai prosedur justru akan memberikan ketenangan dan makna spiritual yang lebih dalam. jangan sampai niat suci untuk berhaji malah berakhir dengan masalah hukum, deportasi, atau bahkan larangan masuk ke tanah suci di masa mendatang.
baca juga:indonesia diberi kehormatan: jamaah haji usia 90 tahun bisa berangkat ke tanah suci
kesimpulan
haji adalah ibadah puncak dalam islam yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual—termasuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. meski haji ilegal secara syariat mungkin dinilai sah jika rukunnya terpenuhi, risikonya sangat besar: dari sanksi hukum hingga bahaya keselamatan jiwa.
untuk itu, penting bagi masyarakat indonesia agar selalu memilih jalur resmi dan terpercaya dalam melaksanakan ibadah haji. jangan tergiur dengan tawaran haji tanpa antrean yang menjanjikan keberangkatan cepat, namun ternyata menyalahi hukum dan membahayakan diri.
jika anda ingin berhaji dengan tenang, aman, dan sesuai syariat, pastikan hanya berangkat melalui penyelenggara haji yang terdaftar secara resmi di kementerian agama. ibadah yang sah, prosedural, dan bertanggung jawab bukan hanya membawa kemabruran, tetapi juga keberkahan yang sejati.
haji mabrur bukan hanya soal sampai di tanah suci, tapi juga soal cara dan niat yang benar untuk mencapainya. (antara)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 26 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan