DPR Minta Pemerintah Awasi Distribusi BBM untuk Cegah Praktik Penimbunan

BELITONGEKSPRES.COM - Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron meminta pemerintah meningkatkan pengawasan distribusi bahan bakar minyak untuk mencegah praktik penimbunan di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Ia menilai kondisi harga minyak global yang saat ini jauh melampaui asumsi dalam APBN menjadi tantangan serius bagi fiskal negara. Dalam perhitungan anggaran, harga minyak ditetapkan sebesar 70 dolar AS per barel, namun kini telah melampaui 110 dolar AS per barel.

"Jadi kalau kemudian sekarang naik di US$ 110 per, mungkin sudah menyentuh ke US$ 115," kata Herman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Meski tekanan global meningkat, Herman mengapresiasi keputusan pemerintah yang tetap menahan harga BBM agar tidak mengalami kenaikan.

"Namun tentu dengan berbagai strategi dan cara untuk tetap bisa mempertahankan, mengamankan fiskal, maka BBM tidak naik dan ini sudah diumumkan oleh pemerintah," ujarnya.

BACA JUGA:Pertamina Pastikan Distribusi BBM Lancar, Pasokan Aman dan Harga Tetap Stabil

BACA JUGA:BBM Nonsubsidi Tetap Stabil, Purbaya: Pertamina Tanggung Selisih Harga Sementara

Ia menegaskan bahwa kebijakan menahan harga BBM harus diimbangi dengan pengawasan ketat di lapangan. Langkah ini penting untuk mencegah munculnya spekulan yang memanfaatkan situasi dengan menimbun BBM dan berpotensi merugikan masyarakat.

"Nah oleh karenanya, tidak naiknya BBM ini tentu kita semua harap tenang kembali, tidak ada spekulan-spekulan yang menimbun BBM dan kemudian menyusahkan masyarakat," tegasnya.

Selain itu, Herman juga menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang mendorong aparatur sipil negara bekerja dari rumah setiap Jumat. Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu menghemat energi di tengah kenaikan harga minyak dunia.

Kebijakan penghematan energi dinilai menjadi salah satu strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global yang terus meningkat. (beritasatu)